JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kebutuhan total investasi infrastruktur nasional untuk tahun periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai sekitar 625 miliar dolar AS.
Menurutnya, anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, hanya mampu menutupi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut sehingga terdapat kesenjangan pembiayaan yang cukup besar.
"Ini menuntut partisipasi sektor swasta, dukungan dari berbagai mitra, serta penciptaan mekanisme pembiayaan yang inovatif," jelasnya dalam international conference on infrastructure, Kamis, 12 Juni.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa prioritas domestik ini juga bersinggungan dengan tekanan global yang semakin meningkat seperti yang diketahui bersama, di mana kondisi global saat ini dipenuhi oleh ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, yang mengakibatkan fragmentasi dan ketidakstabilan antar negara dan wilayah.
Sri Mulyani menambahkan bahwa prospek ekonomi global ke depan menunjukkan tren yang tidak menggembirakan hal ini berdasarkan proyeksi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global diperkirakan menurun dari 3,4 persen pada tahun 2024 menjadi hanya 2,9 persen pada 2025.
Kemudian, Bank Dunia dalam laporan terbarunya dua hari lalu memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 akan turun sebesar 0,4 persen, menjadi hanya 2,3 persen.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pelemahan ekonomi ini, ditambah dengan meningkatnya risiko perubahan iklim, sehingga akan menjadi tantangan besar bagi negara-negara dalam merencanakan dan mengeksekusi pembangunan infrastruktur.
"Organisasi Meteorologi Dunia juga telah mengeluarkan peringatan bahwa suhu global dapat mencapai rekor tertinggi dalam lima tahun ke depan. Ini akan memperburuk kerentanan lingkungan maupun sosial ekonomi," jelasnya.
Menurutnya perubahan iklim tersebut diperkirakan dapat menyebabkan sekitar 260 juta orang berpindah tempat tinggal di dalam negaranya sendiri hingga tahun 2050.
Melihat situasi tersebut, Sri Mulyani menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim lantaran dengan adanya cuaca ekstrem, transisi energi, dan degradasi lingkungan menuntut pendekatan baru yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan jangka panjang.
Ia menambahkan, infrastruktur menyerap sekitar 60 persen bahan baku dunia, sehingga keberlanjutan perlu diterapkan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan, aspek keadilan sosial juga harus menjadi bagian penting dalam perancangan proyek-proyek infrastruktur agar pembangunan benar-benar inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat.
"Kita kini berada di era di mana keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Infrastruktur harus inklusif, menjembatani kesenjangan tidak hanya antar wilayah, tetapi juga antar kelompok masyarakat. Maka dari itu, infrastruktur saat ini bukan lagi sekadar soal membangun jalan, pelabuhan, atau kota. Infrastruktur kini harus menghubungkan pembangunan dengan dampak," tegasnya.
BACA JUGA:
Menurutnya, infrastruktur yang berkelanjutan harus mampu memenuhi dua tujuan utama, yaitu dirancang dengan ketahanan terhadap perubahan iklim dan tanggung jawab terhadap lingkungan, sekaligus menghasilkan manfaat yang inklusif dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
