JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan monitoring risiko atas jaminan yang diberikan kepada proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
Dari hasil inspeksi tersebut diketahui bahwa progres pembangunan LRT Jabodebek saat ini telah mencapai 73 persen dan ditargetkan beroperasi pada Juni 2022.
Mengutip siaran Kemenkeu, pada Oktober 2020 lalu kereta LRT Jabodebek telah melakukan uji perjalanan manual pada lintas pelayanan Cibubur – Cawang yang berada di sisi tol Jagorawi.
“Pengujian tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap menjadi operasi tanpa masinis,” sebut Kementerian Keuangan dalam laporannya, Senin, 26 April.
Disebutkan bahwa melalui teknologi tersebut, jarak kedatangan kereta di lintas Cawang - Dukuh Atas akan menjadi jalur kereta paling cepat, yaitu tiap 3 menit sekali pada jam sibuk. Sedangkan pada lintas lainnya akan berjarak 6 menit sekali.
Diperkirakan, LRT Jabodebek tiap harinya akan mampu mengangkut 180.000 penumpang pada tahun pertama operasinya.
“Setelah beroperasi, LRT akan melengkapi sarana transportasi massal berbasis rel di area Jakarta sebagaimana yang telah diterapkan pada kota-kota metropolitan lain di seluruh dunia,” ungkap Kemenkeu.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, tahun 2015 telah menjadi momentum peluncuran moda transportasi perkotaan dengan basis rel sebagai solusi mengurangi kemacetan di kota-kota besar.
Beberapa proyek utama yang telah diluncurkan Pemerintah, yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang melibatkan peran BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Adhi Karya, serta Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikembangkan dengan skema business to business.
Khusus pada proyek LRT Jabodebek, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak hanya memberikan dukungan fiskal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), namun juga melalui jaminan pemerintah atas pinjaman sindikasi sebesar Rp18,1 triliun.
Lalu, pinjaman transaksi khusus sebesar Rp1,15 triliun, serta tambahan pendanaan pembangunan depo sebesar Rp4,2 triliun.
