JAKARTA - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menargetkan penambahan kontrak pada tahun ini mencapai Rp25 triliun. Sementara pada tahun 2020, kontrak yang didapatkan Adhi Karya meningkat hingga 34 persen atau Rp19,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
"Harapannya di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun lalu kami menargetkan kontrak baru kurang lebih Rp25 triliun dari beberapa proyek," ujar Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, dalam seminar daring di Jakarta, Rabu, 21 April.
Lebih lanjut, Entus mengatakan, sampai dengan Maret 2021, kontrak baru yang didapatkan perseroan kurang lebih Rp3 triliun.
Dengan adanya target kontrak baru tersebut, Entus mengatakan, Adhi Karya juga membidik kenaikan pendapatan. Ia berhadap pendapatan Adhi Karya Pada 2021 dapat meningkat hingga 25 persen hingga 30 persen dibandingkan tahun lalu.
Saat ini, kata Entus, Adhi Karya memiliki total 25 proyek strategis nasional (PSN). Proyek tersebut mulai dari Tol Sigli-Banda Aceh, bendungan Way Sekampung, LRT Jabodebek, tol Solo-Yogyakarta-NYIA, pos lintas batas negara terpadu serasan, jalur kereta api lintas Makassar-Parepare, dan bendungan Way Apu Maluku.
"Total proyek berjalan secara keseluruhan mencapai 248 proyek dengan total proyek konstruksi mencapai 164 proyek dan 33 proyek properti," ucapnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mencatatkan total kontrak baru yang didapatkan sebesar Rp19,7 triliun sampai dengan Desember 2020. Jumlah tersebut tumbuh 34 persen dari tahun 2019 yang hanya sebesar Rp14,7 triliun.
Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan bahwa kenaikan tersebut dipicu oleh perolehan kontrak baru dari proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo-NYIA Kulon Progo.
"Sehingga ini yang memicu peningkatan nilai kontrak ADHI di tahun 2020 kemarin," katanya dalam diskusi virtual, Rabu, 21 April.
Adapun, berdasarkan tipe pekerjaan, proyek infrastruktur mendominasi perolehan kontrak baru Adhi Karya pada tahun lalu. Rinciannya, 56 persen proyek jalan, 19 persen gedung, 18 persen lain-lain, dan 7 persen dari Moda Raya Terpadu (MRT).
Sementara berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru dari pemerintah menyumbang 44 persen, BUMN sebesar 11 persen, investasi 40 persen, serta swasta 5 persen.