JAKARTA - Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait kemungkinan memangkas penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) nikel di tahun 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah mengkaji total kebutuhan nikel dalam negeri.
Dengan evaluasi kebutuhan ini, kata dia, pemerintah dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak RKAB untuk komoditas nikel yang akan disetujui.
"Saya sama Dirjen Minerba dan tim dari kementerian lagi mengkaji berapa total kebutuhan nikel. Dari berapa total kebutuhan nikel Kemudian kita bisa lihat RKAB-nya berapa," ujar Bahlil yang dikutip Senin, 6 Januari.
Bahlil menambahkan, kajian ini dilakukan agar keseimbangan antara produksi dan kebutuhan industri dapat terjaga sehingga harga nikel stabil.
Dengan produksi nikel yang berlebihan, kata dia, dapat mengganggu harga nikel di pasar internasional.
"Jangan sampai RKAB-nya diberikan lebih banyak, tetapi penyerapan di industri tidak sesuai," sambung Bahlil.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Menperin: Nilai Investasi Apple 1 Miliar Dolar AS masih Tergolong Kecil
06 Januari 2025, 13:48 -
| EKONOMI
Menkop Budi Arie Sebut Program Makan Bergizi Gratis Miliki 4 Tujuan bagi Masyarakat
06 Januari 2025, 12:50
Ia mengaku Kementerian ESDM tidak ingin mengesahkan RKAB secara jor-joran sehingga dapat memengaruhi produksi nikel dan berimbas pada jatuhnya harga nikel di pasar dunia.
"Jadi jangan sampai kita jor-joran yang paling bagus itu adalah RKAB-nya banyak, harganya bagus. Tapi kalau harganya anjlok kemudian kita kasih RKAB-nya banyak, tambah anjlok lagi," tandas Bahlil.
Tag Terpopuler
#kpk #shin tae yong #presidential threshold #hasto kristiyanto #squid game 2Populer
