Soal Wacana Pemerintah Batasi Produksi Nikel, Pelaku Usaha Pastkan Patuh

JAKARTA - Pelaku usaha komoditas nikel memastikan akan mematuhi arahan dan perizinan yang disetujui pemerintah, termasuk jika nantinya pemerintah memutuskan untuk memangkas produksi nikel di dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan nikel sehingga harga nikel dapat terjaga

"Pelaku industri pasti melaksanakan semua perizinan yang sudah disetujui pemerintah kecuali PETI. Jadi memang kita lihat perusahaan yang selama ini patuh tentunya menjalankan apa yang sudah disetujui dan diberi pemerintah," ujar Chairman Indonesian Mining Istitute Irwandy Arief dalam Mining Zone yang dikutip Selasa, 7 Januari.

Irwandy mengatakan, sejatinya produksi nikel dalam negeri tidaklah berlebihan. Penurunan harga nikel disebabkan oleh penurunan permintaan nikel dari China. Ia menjelaskan, konsumsi nikel di CHina mengalami penurun karena kondisi global akibat perang dan kondisi lainnya sehingga pembangunan yang memerlukan besi baja mengali penundaan.

"Kenapa demand tahun lalu menurun sehingga konsumsi Nickel Pig Iron khususnya dan feronikel berkurang khususnya konsumsi China," lanjut Irwandy.

Ia melanjutkan, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penurunan harga nikel salah satunya penerapan ESG.

"Kalau pemerintah konsisten menjalankan good mining practice di mana komponen utamanya ESG maka ada kemungkinan ada perbaikan dalam produksi bijih nikel," beber Irwandy.

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah mengkaji total kebutuhan nikel dalam negeri.

Dengan evaluasi kebutuhan ini, kata dia, pemerintah dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak RKAB untuk komoditas nikel yang akan disetujui.

"Saya sama Dirjen Minerba dan tim dari kementerian lagi mengkaji berapa total kebutuhan nikel. Dari berapa total kebutuhan nikel Kemudian kita bisa lihat RKAB-nya berapa," ujar Bahlil yang dikutip Senin, 6 Januari.

Bahlil menambahkan, kajian ini dilakukan agar keseimbangan antara produksi dan kebutuhan industri dapat terjaga sehingga harga nikel stabil.

Dengan produksi nikel yang berlebihan, kata dia, dapat mengganggu harga nikel di pasar internasional.

"Jangan sampai RKAB-nya diberikan lebih banyak, tetapi penyerapan di industri tidak sesuai," sambung Bahlil.