JAKARTA - Komitmen Presiden Prabowo di KTT G20 Brasil untuk beralih dari pembangkit batu bara dalam 15 tahun ke depan perlu segera diwujudkan. Estimasi kebutuhan pemensiunan PLTU batu bara hingga 2050 diperkirakan sebesar Rp444 triliun.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan tantangan terbesar dalam pemensiunan PLTU batu bara adalah keterbatasan anggaran pemerintah.
"Kewajiban pembayaran bunga dan utang jatuh tempo tahun depan diperkirakan mencapai 45 persen dari total APBN, sehingga manuver untuk program transisi energi kian terbatas," ujarnya dalam keterangannya, Kamis, 5 Desember.
Di sisi lain, negara maju dalam COP29 di Baku, Azerbaijan menyepakati skema NCQG (New Collective Quantified Goals) dimana negara maju berkewajiban membantu pendanaan 300 miliar dolar AS setara Rp4.800 triliun per tahun.
Bhima menyampaikan bantuan pendanaan ini diharapkan berbentuk skema di luar pinjaman baru, salah satunya adalah debt swap atau pertukaran utang.
Bhima mengatakan bahwa skenario debt swap merupakan cara negara maju membayar utang iklimnya kepada negara berkembang seperti Indonesia.
“Indonesia kan punya Rp94,8 triliun utang berbentuk pinjaman (loan) yang akan jatuh tempo pada 2025, dan utang ini kepada negara maju dan lembaga multilateral. Jadi, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM bisa buka ruang negosiasi utang untuk ditukar menjadi dana pensiun PLTU batubara. Negara maju juga diuntungkan karena konsisten jalankan skema NCQG membayar utang iklimnya.” kata Bhima.
Sementara itu, Peneliti Ekonomi Celios Bakhrul Fikri menyatakan bahwa pembentukan tim khusus untuk membuka negosiasi debt swap dengan negara maju G7 baik dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) maupun skema bilateral harus segera dimulai.
“Komitmen transisi energi ambisius Presiden Prabowo bisa bertemu dengan skema pertukaran utang negara maju. Tindak lanjutnya adalah kementerian terkait dan PLN harus segera mengeluarkan peta jalan dan shortlist unit PLTU Batu Bara yang akan dipensiunkan. Studi CELIOS telah mensortir setidaknya ada 19 PLTU milik PLN yang bisa masuk dalam skema pertukaran utang, seperti PLTU Suralaya, Paiton dan Ombilin.” ujarnya.
SEE ALSO:
Adapun menurut Bhima, dalam implementasi debt swap untuk pemensiunan PLTU batu bara, memang terdapat beberapa tantangan yang perlu dimitigasi. Salah satu tantangan adalah memastikan bahwa nilai dari utang yang bisa ditukar cukup signifikan. Pengalaman debt swap sebelumnya nilai utang yang bisa ditukar cukup kecil.
Bhima menyampaikan pemilihan lembaga yang akan memonitor dan memverifikasi proyek juga diharapkan independen, tidak terkait dengan pihak kreditur.
"Selain itu aspek transparansi kepada masyarakat yang terdampak dari PLTU batu bara beserta kompensasi nya harus masuk dalam paket debt swap," tutup Bhima.
Tag Terpopuler
#kpk #presidential threshold #hasto kristiyanto #squid game 2Populer
