JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa pembentukan super holding BUMN Danantara bukan wacana baru. Dia bilang, sudah dicita-citakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sudah dibahas sejak dua tahun lalu.
“Kalau Danantara kan sesuai dengan RUU BUMN yang sudah kita gulirkan hampir 2 tahun sebetulnya kemarin, memang kan roadmap BUMN itu ke arah sana,” kata Erick kepada wartawan, ditulis Jumat, 8 November.
Nantinya, kata Erick, Danantara akan mengelola tujuh BUMN dengan aset yang besar. Tujuh BUMN tersebut adalah pembuktian bahwa kinerja BUMN terus membaik.
Karena itu, Erick pun meminta wacana peluncuran Danantara ini dilihat sebagai hal yang negatif.
“Kalau kami di BUMN, senang, kenapa? Artinya apa, kinerja kita yang selama ini diapresiasi, di mana 7 BUMN besar ini dinyatakan sehat,” ujar Erick.
Lebih lanjut, Erick mengatakan, status Danantara masih dikaji saat ini, apakah menjadi BUMN, SWF, atau akan berbentuk entitas lainnya.
“Ya ini yang masih jadi kajian. Yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat, salah satu aset Bank Mandiri. Cuma kalau tadi ditanya sama, Pak ini deal-nya kapan? Nah ini lagi kajian. Nah sama Danantara ini lagi proses kajian, apakah ada PP-nya, ada UU-nya, itu biar yang ahlinya,” tutur Erick.
Terkait dengan tugas Kementerian BUMN setelah Danantara didirikan, Erick tak berbicara banyak. Dia hanya memastikan dirinya akan terus merestrukturisasi BUMN yang kinerjanya belum sehat.
“Nah sisanya nanti, kembali, memang garis tangan saya, restrukturisasi. Memang garis tangannya gitu,” ucapnya.
BACA JUGA:
Sekadar informasi, di dalam dokumen profil Danantara lembaga baru tersebut disebut sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund. Dimana, lembaga tersebut akan mengelola tujuh BUMN.
Tujuh BUMN tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan MIND ID.
Selain itu, Danantara juga akan menaungi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund (SWF) besutan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).