JAKARTA - Kepala BP Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada besok, Kamis, 7 November.
Menurut Muliaman, lembaga baru tersebut akan diresemikan usai Prabowo menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara.
Seperti diketahui, Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.
“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujar Muliaman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 November.
Lebih lanjut, Muliaman mengatakan Prabowo juga meminta agar pembentukan BP Investasi Danantara dipersiapkan dengan matang sebelum akhirnya diluncurkan.
Muliaman juga mengatakan bahwa dasar hukum pembentukan BP Investasi Danantara adalah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).
“Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahannya ada dua, PP dan Perpres,” tuturnya.
Menurut Muliaman, Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, bakal dikonsolidasikan pula ke BP Investasi Danantara.
“Iya (INA), ke depan semua dikonsolidasikan,” ucapnya.
Sekadar informasi, Presiden Prabowk Subianto direncanakan meresmikan BP Investasi Danantara pada 7 November 2024. Peresmian akan digelar di Kantor Danantara yakni Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Jalan Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.
BACA JUGA:
Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menyiapkan gedung untuk menjadi kantor Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara.
Lebih lanjut, Erick bilang super holding BUMN itu akan berkantor di salah satu gedung yang menjadi aset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“Sudah (ketemu Danantara), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya," ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 1 November.