Smelter  Feronikel di Halmahera Timur Mangkrak, Kerjasama Antar BUMN Jadi Tanda Tanya
Ilustrasi (Unsplash)

Bagikan:

JAKARTA – Proyek pembangunan smelter feronikel di Halmahera timur yang merupakan bentuk kerja sama antar BUMN mendapat sorotan dari Komisi VII DPR RI. Pasalnya proyek sinergi yang digaungkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mangkrak.

Diketahui, pembangunan smelter feronikel di Halmahera merupakan proyek kerja sama yang dilakukan oleh dua perusahaan BUMN, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Aneka Tambang (Antam).  

DPR pertanyakan proyek smelter di Halmahera Timur yang mangkrak

Anggota Komisi VII Abdul Wahid mengatakan, mangkraknya pembangunan smelter Halmahera Timur merupakan bukti bahwa sinergi antar perusahaan berpelat merah yang digaungkan oleh Kementerian BUMN belum berjalan maksimal.

Abdul menyebut, perkembangan proyek ini sudah mencapai 97,98 persen. Akan tetapi, belum mendapat aliran energi listrik hingga kini.

"Betul (perkembangan proyek sudah 97,98 persen). Artinya koordinasi antar BUMN ini tidak jalan. Jadi kita menyayangkan hal ini terjadi," tuturnya, saat dihubungi VOI, Kamis, 8 April.

Soal pasokan listrik untuk smelter, diketahui tender lelang pengadaan power plant telah digelar sejak 2017. Namun, belakangan diketahui bahwa proses tender itu berbelit-belit. Hal itu terungkap dari surat PLN yang dikirim ke PT Antam tertanggal 23 Juli 2020.

Di dalam surat yang ditandatangani Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril, PLN menawarkan harga sebesar Rp595,65 per kilo watt per hour (kwh). Tak hanya itu, pada Agustus 2021 PLN menjanjikan smelter sudah commercial operation date atau COD.

Surat PLN kepada Antam (Istimewa).
Surat PLN kepada Antam (Istimewa)

 

Alih-alih memberi tanggapan kepada PLN, PT Antam justru membuka tender baru. Bahkan, PT Antam menggandeng pihak ketiga atau swasta sebagai procurement agent.

"PLN kan sudah membuat penawaran. Cuma tidak ada respons (Antam) sampai hari ini. Kita dengar tiba-tiba ada penawaran dari swasta, kok bisa pula swasta yang diambil oleh Antam," tuturnya.

DPR minta Kementerian BUMN benahi sinergi PLN-Antam

Terkait hal ini, Abdul meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir membenahi sinergi kedua perusahaan pelat merah tersebut. Sebab, hal ini merupakan pekerjaan rumah Kementerian BUMN.

"Seharusnya Menteri BUMN (Erick Thohir) tegas dong, hanya soal listrik aja kok. Kalau soal harga kan bisa dinego," tegasnya.

Smelter Feronikel. (Dok. Antam)
Smelter Feronikel. (Dok. Antam)

 

Di sisi lain, Abdul mengatakan bahwa pihaknya 'mencium' adanya indikasi proses tender yang tidak transparan. Namun, ia mengaku enggan untuk mengungkapnya saat ini.

"Ada (kecurigaan). Saya belum mengungkapkan karena kita belum kunjungan ke lapangan ya. Setelah kunjungan ke lapangan baru kita ungkapkan," katanya.