Bagikan:

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius untuk mencapai tingkat kemiskinan nol persen pada 2045 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan. Target ini menjadi pedoman utama dalam kebijakan ekonomi nasional, yang membutuhkan strategi matang, terukur, dan inklusif.

Saat ini, ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 sebesar 5,05% dan inflasi terkendali di angka 2,12% secara tahunan (year-on-year). Meskipun demikian, tantangan tetap ada untuk mencapai target ini.

Terkait target ini, Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Masyhuri menekankan pentingnya mengeksplorasi sektor-sektor baru untuk mendukung diversifikasi ekspor dan meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

"Salah satu sektor yang bisa didorong adalah pertanian, meskipun menurut data Kementerian Pertanian sepanjang 2019-2023 neraca perdagangan sektor tersebut selalu defisit," ujar Masyhuri dalam keteranganya.

Masyhuri menilai sektor pertanian dapat berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

"Kita harus merekonstruksi strategi penanggulangannya, bukan hanya sekedar memberikan bantuan sosial saja," tambahnya.

Lebih lanjut, Masyhuri menyarankan pengembangan sistem agribisnis terpadu serta pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

"Pemanfaatan IoT di kurikulum sekolah pertanian bisa dimasukkan agar semakin banyak kaum muda yang mau terlibat di sektor ini," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan komoditas unggulan di setiap daerah untuk menambah nilai produk pertanian dan mendukung keberlanjutan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sinergi antara sektor pertanian dan industri, menurutnya, bisa didorong dengan stimulus Keynesian berupa insentif seperti pembebasan pajak dan kemudahan pembiayaan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata hanya mencapai 5,11% antara 1961-2023, Masyhuri optimistis target pertumbuhan 8% masih bisa dicapai dengan kebijakan stimulus yang tepat.

"Stimulus ini adalah kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli dan menggerakkan permintaan," jelasnya.

Ia juga menyarankan kebijakan tax holiday bagi UMKM dan perusahaan baru untuk mendorong pembukaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, Masyhuri menekankan pentingnya modernisasi pertanian yang komprehensif serta negosiasi perdagangan yang kuat untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. "Peran pemerintah dalam membuat perjanjian perdagangan bebas tarif 0% dengan negara tujuan ekspor potensial sangat penting," tutupnya.