JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi angka inflasi demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat akan disanksi.
"(Pemda) yang nakal-nakal harus dikasih sanksi," jelasnya kepada wartawan, Jumat, 4 Oktober.
Menurut Airlangga, pemberian insentif kepada pemda untuk mengendalikan volatile food di daerah masing-masing agar daya beli masyarakat tidak tergerus akibat harga pangan naik.
"Kita memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food. Volatile food penting, jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dirinya telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan terdapat beberapa data inflasi yang keliru dan telah dilakukan koreksi.
"Saya sudah cek sama pak Tito, pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," jelasnya kepada wartawan, Jumat, 4 Oktober.
BACA JUGA:
Sri Mulyani menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel lantaran pemerintah pusat memberikan reward kepada pemerintah daerah sehingga jangan sampai reward tersebut menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi atau mengubah angka inflasi.
Sebab itu, Sri Mulyani mengaku telah bersepakat dengan Tito Karnavian dan seluruhnya agar BPS dapat menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel.
"Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan terdapat peluang penarikan pemberian insentif inflasi jika terbukti daerah melakukan memanipulasi data inflasi.
"Nanti akan kita lihat (pencabutan insentif), ya," jelasnya.
