Rakor Pengendalian Inflasi: Ini Lima Perintah Jokowi ke Anak Buahnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo diketahui menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Merdeka Jakarta dengan mengundang sejumlah pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa inflasi Indonesia saat ini sebesar 3,08 persen, jauh lebih baik dari beberapa negara G20.

“Ini adalah hasil sinergi kuat antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), pemerintah daerah, dan Tim Pengendali Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID).

Menurut Airlangga, strategi pengendalian inflasi difokuskan pada empat “K”, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Bapak Presiden menegaskan kita harus siap untuk menghadapi tantangan El Nino ke depan, yaitu (menjaga) cadangan pangan di pusat dan daerah. Salah satu yang kritis adalah terkait beras,” tuturnya.

Meski demikian, Airlangga menjelaskan jika cadangan beras pemerintah per Agustus 2023 adalah 1,5 juta ton.

“Jadi masih relatif aman. Masih ada sekitar 400.000 sampai 500.000 ton beras yang akan diadakan sampai akhir tahun,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Presiden memuji kinerja pengendalian inflasi nasional yang disebutnya salah satu yang terbaik di dunia.

“Di Indonesia kita melakukan sinergi (dengan berbagai pihak) dengan sangat kuat,” ucapnya.

Perry menyebut Kepala Negara secara langsung memberikan lima instruksi. Pertama adalah integrase data, khususnya data pangan antardaerah. Kedua, meningkatkan kerja sama antardaerah untuk menyimbangkan pasokan pangan.

“Nomor tiga adalah kelancaran distribusi. Keempat, peningkatan operasi pasar. Serta yang kelima adalah bagaimana kita meningkatkan upaya komunikasi pusat dan daerah,” tegas Perry.

Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa Presiden memerintahkan penanganan inflasi saat ini seperti ketika periode pandemi COVID-19.

“Dilakukan secara intens, detail, dan betul-betul terpetakan. Atas dasar itu, kami akan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) karena BPS ini memiliki jejaring di semua kabupaten/kota. Biasanya (BPS) melakukan survei sebulan sekali, tetapi kami akan minta surveinya menjadi seminggu sekali,” ujar Tito.

“Nah, dengan data itu kita tahu daerah mana yang inflasi tinggi dan rendah. Dengan demikian intervesinya akan tepat,” katanya.