Menperin Sebut Ratas Pemindahan Pintu Masuk Impor ke Timur Indonesia Bakal Dilakukan Lusa

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, pembahasan mengenai pengalihan pintu masuk atau entry point barang-barang impor ke wilayah timur Indonesia akan segera dirapatkan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan ini.

Hal tersebut disampaikan Menperin Agus usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Agustus.

"Bahannya sudah hampir selesai dan insyaallah lusa kami ke Bapak Presiden (Joko Widodo) untuk minta (diadakan) Ratas (rapat terbatas)," ujar Agus.

Agus menyebut, pengalihan pintu masuk tersebut akan diberlakukan untuk tujuh komoditas industri, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil jadi dan alas kaki.

"Jadi bukan diperketat. Masuk Indonesia silahkan, ya. Tapi, untuk 7 komoditas tersebut akan kami tetapkan pintu masuknya melalui pelabuhan yang ada di timur Indonesia," kata dia.

Menurut Agus, ide pengalihan pintu masuk itu bermula dari Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Sehingga, kata Menperin, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Harus (koordinasi) dong. Tapi, saya kira Pak Zul (Mendag) juga punya pikiran yang sama karena ide awalnya dari beliau," ungkap Agus.

Lebih lanjut, kata Agus, rencana pengalihan pintu masuk atau entry point ke wilayah timur Indonesia diharapkan dapat mendongkrak kinerja industri dalam negeri. "Biar industri kami semakin kompetitif," imbuhnya.

Sebelumnya, Menperin Agus telah bertemu dengan Mendag Zulkifli Hasan untuk membahas pembentukan satuan tugas atau satgas pemberantasan barang-barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

Agus menyebut, dalam pertemuan tersebut, dia bersama Mendag Zulhas sepakat untuk mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya pengalihan pintu masuk atau entry point.

Agus berharap, ke depannya pintu masuk barang-barang tersebut berada di Sorong, Papua Barat atau Belitung, Bangka Belitung, sebelum masuk ke Pulau Jawa.

"Yang kami sepakati berdua bersama tim teknis akan membahas dan mengusulkan kepada presiden terkait pengalihan entry poin untuk barang-barang dari tujuh komoditas yang sudah ditetapkan," ujar Agus saat ditemui di kantornya, Jumat, 19 Juli.

"Dan kami berencana memberikan usulan lain semoga ada policy untuk barang-barang tersebut saat masuk ke Indonesia, pintu masuk atau entry poin sebelum ke Jawa itu ada di Sorong atau Belitung," tambahnya.

Dia menilai, hal tersebut akan memberikan nilai positif lantaran adanya pembentukan sentra kegiatan ekonomi baru yang perkembangannya dimulai dari pelabuhan dan ke kota yang lebih maju.

"Tentu nanti akan ada pertanyaan apakah infrastruktur siap, manusianya siap. Jadi, tidak boleh ada alasan tidak siap. Mungkin nanti yang akan menjawab kesiapan infrastruktur dan manusia itu berada di bawah tugas bea cukai," katanya.