Menko Airlangga: Indonesia Berupaya Penuhi Syarat OECD Dalam 3 Tahun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia berupaya memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi anggota penuh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun.

Airlangga mengatakan, Indonesia berhasil masuk OECD dalam waktu enam bulan, tetapi masih ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota penuh.

"Brasil untuk masuk OECD lima tahun, (Sedangkan) Indonesia enam bulan. Oleh karena itu kita juga akan dorong dalam tiga tahun bisa memenuhi seluruh persyaratan (agar menjadi anggota penuh)," kata Airlangga dilansir ANTARA, Rabu, 24 Juli.

Dia mengakui, langkah itu ambisius tetapi, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) juga sudah mendapat cantolan payung politik dalam bentuk undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"OECD sudah ada cantolannya, dan dengan demikian diharapkan kita bisa menjalankan best practice yang dilakukan oleh OECD," ujarnya.

Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Indonesia merevisi sekitar 70 undang-undang.

"Kalau dengan jalur biasa memakan waktu 70 tahun. Dan ini adalah salah satu perubahan dan terobosan yang dilakukan," tuturnya.

Menurut Menko Perekonomian, dengan terobosan tersebut peringkat daya saing Indonesia menurut Institute for Management Development (IMD) meningkat dari peringkat 34 melonjak ke peringkat 27.

"Jadi sebetulnya beberapa step ini sudah diakui oleh beberapa negara di dunia," kata Airlangga.

Dia menambahkan, upaya untuk memenuhi syarat OECD akan terus didorong agar Indonesia bisa segera menjadi anggota penuh dan menikmati manfaat dari keanggotaan tersebut.

"Kita adalah salah satu negara yang ingin naik menuju negara berpenghasilan tinggi. Dan OECD adalah negara penghasilan tinggi. Oleh karena itu, dengan masuk aksesi OECD Indonesia adalah negara yang berproses untuk masuk OECD tercepat," kata Airlangga.

Saat ini, Indonesia tengah berfokus untuk menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar dan syarat keanggotaan penuh OECD.

Memorandum tersebut akan menjadi alat bagi Indonesia untuk menyampaikan kepada dunia terkait reformasi yang akan dilakukan.

Initial Memorandum mencakup 26 sektor dalam "steering commitee" OECD. Memorandum yang disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga teknologi policy.

Airlangga menjelaskan, selama berjalannya proses aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan turut melibatkan semua pihak yang terkait dengan 26 sektor tersebut untuk menyelesaikan Initial Memorandum.

Airlangga menilai penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota OECD agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Kalau kita lihat sekarang Indonesia ini pendapatan per kapitanya di akhir tahun ini sekitar 5 ribu dolar AS," tuturnya.

Menurutnya, Indonesia yang saat ini berpenduduk sekitar 270 juta jiwa dengan pendapatan per kapita sekitar 5 ribu dolar AS, pada 2045 diperkirakan akan memiliki 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita antara 26 ribu hingga 30 ribu dolar AS.

Apabila berhasil lolos dari middle income trap, Indonesia akan menempati posisi keempat terbesar di dunia, dengan pendapatan domestik bruto (PDB) sekitar 9 triliun dolar AS per kapita.

Selain itu, dalam jangka panjang, Indonesia masih mempunyai berbagai tantangan yaitu pertumbuhan ekonomi harus mencapai 6-7 persen. Dengan investasi rata-rata tumbuh mendekati 7 persen per tahun.

"Presiden terpilih bapak Prabowo Subianto berharap pertumbuhan kita bisa mencapai 8 persen di tahun ketiga, empat, atau lima. Kemudian ada juga tantangan untuk keluar dari middle income trap. Ini kita punya tantangan agar pertumbuhan kita bisa dalam income 6-7 persen ke depan," kata Airlangga.