Kritik Penyelidikan Dumping Keramik Asal China, Faisal Basri: KADI seperti Pesilat Mabok

JAKARTA - Ekonom Senior Indef Faisal Basri mengkritik hasil penyelidikian praktik dumping keramik asal China yang dirilis Komite Antidumping Indonesia (KADI). Dia menilai bahwa penyelidikan tersebut menyatukan seluruh analisis jenis keramik baik merah maupun porselen.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk keramik impor asal China.

“Terus brak pukul rata mau ukuran berapa saja dikenakan bea masuk tinggi. Ini KADI ini seperti jurus pesilat mabok semua dilibas,” ujarnya dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa, 16 Juli.

Faisal mengatakan mayoritas produksi keramik di Indonesia adalah keramik merah. Sementara, produksi porselen masih belum cukup memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan industri keramik di Indonesia hanya bisa memproduksi 600.000 meter persegi keramik porselen, sementara permintaaanya sebanyak 1,5 juta meter persegi.

“Mayoritas keramik di Indonesia itu adalah keramik merah analisisnya disatukan padahal yang memproduksi porselen cuma sedikit kira-kira kapasitasnya barang kali kebutuhannya 1,5 juta, produksi dalam negerinya kira-kira 600.000. Jadi belum bisa juga memenuhi industri dalam negeri,” jelasnya.

Faisal juga mengatakan keramik porselen di dalam negeri kebanyakan diproduksi dengan ukuran 30 kali 30 dan 60 kali 60. Sedangkan kenutuhan untuk ukuran lebih besar tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.

“Kalau yang besar-besar, Soekarno Hatta deh terminal 3 itu kan tadinya (lantainya pakai) karpet, sekarang sudah di rombak karpetnya dipakaikan porselen. Itu (keramiknya) impor. BUMN. Iya karena kebutuhannya seperti itu tidak bisa dipenuhi di dalam negeri,” tuturnya.

Fiasal juga menyoroti hasil penyelidikan KADI yang berbeda antara bulan Mei dengan Juli. Dia menilai ada intervensi dari pihak tertentu yang mendorong hasil analisis penyelidikan terbit dengan tujuan pihak tertentu.

“Makanya Juli ada versi tiba-tiba berubah sesuai dengan permintaan 100 sampai 200 persen itu. Hitungan perindustrian saya rasa juga tidak seperti itu, hitungan perdagangan juga tidak. Mudah-mudahan ditolak. Ini yang intervensi intervensi ini rusak semua,” katanya.