JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan pemerintah harus mulai mengkaji pemberian subsidi BBM langsung kepada keluarga yang berhak.
Pasalnya, kenaikan impor minyak mentah imbas merosotnya produksi minyak dalam negeri di tengah tren pelemahan Rupiah yang sempat menyentuh Rp16.470 per dolar AS dikhawatirkan dapat mengerek harga BBM sekaligus meningkatkan beban APBN terkait subsidi energi.
"Maka ke depan memang harus kita mulai subsidi kepada keluarga atau orang bukan ke barang sehingga berapapun yang terjadi, orang yang mendapat subsidi itulah yg seharusnya dapat," ujar Sugeng dalam Energy Corner, Selasa 25 Juni.
Sugeng menjelaskan, keputusan pemerintah menahan harga BBM non subsidi menjadi beban korporasi yang mendapat beban penugasan. Apalagi BBM jenis Pertalite yang merupakan jenis BBM khusus Penugasan (JBKP) akan dihitung kemudian sehingga makin memberatkkan Pertamina sebagai badan usaha.
"Itu berat sekali karena dengan harga jual Rp10.00 itu harga produksinya Rp2.400 bahkan akhir-akhir ini akan naik merangkak jadi Rp3500 jadi Rp13.500," jelas Sugeng.
Sementara prognosa pertamina akan konsumsi Pertalite pada tahun ini akan melampaui 32 juta KL dari kuota 31 juta KL akan menjadi beban berat bagi Pertamina.
BACA JUGA:
"Jadi kewajiban negara adalah daya beli masy yang tidak mampu tetap memiliki kemampuan daya beli, bukan turunkan harga barang karena ada hukumnya sendiri yang membentuk struktur harga," jelas Sugeng.
Lebih jauh Sugeng mengatakan saat ini kelas menengah paling banyak menikmati subsidi bahan bakar, sedangkan kelas mengah ke bawah hanya menikmati sebesar Rp18 triliun dari subsidi energi dianggarkan sebesar Rp189 Triliun,
"Itu pun kelas bawah yang punya kendaraan. Bagaimana kalau yang tdk miliki? Itu tidak dapat apa-apa dari subsidi BBM. Ini yg perlu kita pikirkan dan perlu kecermatan sendiri utamanya menyangkut data orang miskin sehingga keluarga lah yg berhak mendapat subsidi, bukan harga barang," pungkas Sugeng.