Rapat Panja Komisi IX DPR, Kemenperin Ungkap Bahan Baku Industri Farmasi Masih Bergantung Impor

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan, industri farmasi nasional masih menemukan kendala hingga saat ini.

Reni menyebut salah satu kendalanya adalah masih terbatasnya bahan baku nasional untuk industri farmasi di Tanah Air.

Dengan demikian, Indonesia masih sangat bergantung terhadap impor bahan baku.

"Karena terus terang yang namanya kegiatan industri farmasi tadi, untuk mengurus Surat Keterangan Impor (SKI) saja butuh waktu yang lama. Kemudian, berjalannya waktu ketika dia (produsen industri farmasi nasional) menyiapkan mesin peralatan, dia mengurus SKI," ujar Reni dalam agenda Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Juni.

Dia menilai, terkadang produsen industri farmasi telah menyiapkan peralatan produksinya, namun masih terkendala SKI yang belum diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Tapi, kadang-kadang timingnya tidak tepat. Begitu peralatan sudah siap, SKI-nya belum terbit. Untuk itu, si industri juga butuh waktu mulai proses produksi. Kalau bahasanya 'delay' yang tidak tahu kapan akan terbit, gitu," kata dia.

Melalui Rapat Panja ini, Reni berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Melalui kesempatan ini juga, mungkin kami bisa bekerja sama dan juga dengan tumbuhnya industri bahan baku nasional pasti, kan, kami menginginkan mereka terus bertumbuh dan meningkatkan perluasan," ucap Reni.

"Akibatnya ada investasi baru, dia tidak perlu impor untuk bahan bakunya," sambungnya.

Reni mengutarakan, saat ini Indonesia sudah memiliki 23 industri farmasi nasional.

Sehingga, kata Reni, pihaknya akan terus mendorong pertumbuhan industri farmasi nasional yang baru ke depannya.

Dengan demikian, diharapkan bisa menurunkan angka impor bahan baku untuk kegiatan industri farmasi di Tanah Air.

"Ketika ini bisa kami jaga. Kemudian dia melakukan perluasan, maka seiring waktu kami menurunkan impor dan juga dia memangkas waktu untuk mengurus SKI. Ke depan, kami juga gembira bahwa semua juga aware untuk research (penelitian)," tuturnya.

Menurut Reni, pemerintah memang harus hadir di dalam kegiatan research atau penelitian yang dimaksud. Sehingga, kemandirian industri farmasi nasional betul-betul bisa diwujudkan.

"Untuk research harusnya pemerintah yang hadir di dalamnya. Mungkin itu untuk kemandirian kami bersama ke depannya. Yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, kami upayakan untuk belanja pemerintah harus pakai produk dalam negeri," imbuhnya.