Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong percepatan proyek manajemen banjir perkotaan terpadu di Jabodetabek guna mengurangi dampak kerusakan akibat bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.

"Proyek Integrated Urban Flood Management bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan akibat banjir di Jabodetabek," kata Basuki dalam keterangan resminya, Jumat, 21 Juni.

Basuki menyebut, manajemen banjir perkotaan terpadu dapat dilakukan melalui penerapan langkah-langkah pengendalian banjir yang komprehensif, seperti perbaikan sungai, penggalian dasar sungai dan perlindungan tepian, kolam penahan serta saluran pintas.

Adapun Basuki sebelumnya melakukan pertemuan dengan Senior Deputy Director of Southeast Asia Division Japan International Cooperation Agency (JICA) Hidenori Hashimoto di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis, 20 Juni.

Pertemuan tersebut membahas mengenai proyek Manajemen Banjir Perkotaan Terpadu (Integrated Urban Flood Management) di Jabodetabek.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama di bidang infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, perumahan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kesempatan itu, Basuki juga mengapresiasi hasil studi yang telah disampaikan oleh Yachiyo Engineering Consultant JICA dan mendorong percepatan pekerjaan Integrated Urban Flood Management di Jabodetabek.

"Saya berterima kasih atas hibah JICA yang telah membantu dalam survei persiapan proyek yang berlangsung dari 2023-2025. Saya harap, konstruksi untuk 1 atau 2 komponen pekerjaan dapat segera dimulai di periode 2025-2029," ujarnya.

Dalam proyek Integrated Urban Flood Management, kata Basuki, termasuk pula paket pekerjaan yang meliputi operasi perubahan Bendung Bekasi dan kolam retensi di Sungai Bekasi, Cikeas dan Cileungsi, peningkatan saluran, kolam retensi dan saluran bawah tanah di Jakarta Barat, stasiun galian dan pompa di Jakarta Timur serta pemeliharaan anak sungai Sabi ke Sungai Cisadane.

Di samping itu, Basuki juga menyampaikan potensi kolaborasi bagi investor Jepang dalam proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang didanai menggunakan skema KPBU Support-Built-Operate-Transfer (SBOT) dengan total nilai investasi mencapai Rp12,5 triliun.

Dia juga mendiskusikan mengenai potensi kerja sama dalam bidang pengembangan IKN dan proyek infrastruktur lainnya.

Menindaklanjuti permohonan Kementerian PUPR kepada Duta Besar Jepang yang baru di Indonesia pada pertemuan bilateral Maret 2024 untuk dukungan konektivitas di IKN, potensi kerja sama yang bisa dilakukan di antaranya, pembangunan jalan untuk menghubungkan area immersed tunnel dengan IKN dan studi antisipasi banjir di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saat ini, Kementerian PUPR telah menyusun program pengelolaan banjir di IKN. Kami berharap, dukungan JICA untuk meninjau program tersebut," ucap Basuki.

Basuki berterima kasih kepada Pemerintah Jepang dan JICA atas kerja sama dan dukungannya kepada Pemerintah Indonesia selama ini, termasuk dukungan dalam pelaksanaan World Water Forum ke-10 pada Mei 2024 di Bali.

"Terlebih, dengan adanya Japan Pavilion dan kehadiran delegasi Jepang yang berdampak besar dalam pelaksanaan forum tersebut. Semoga kerja sama dan kolaborasi kami ke depannya akan berlanjut dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Senior Deputy Director of Southeast Asia Division JICA Hidenori Hashimoto menilai, wilayah Jabodetabek sangat membutuhkan flood control measurement.

"Saat ini sedang dilaksanakan preparation study, termasuk di antaranya wilayah Jakarta Pusat dan Bekasi serta dalam tahap akhir penentuan basic design. JICA telah memulai preparatory survey sejak April 2024 dan berencana untuk melaksanakan appraisal pada akhir 2024," imbuhnya.