Bagikan:

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono bercerita belum mampu menyelesaikan masalah penyelundupan benih bening lobster (BBL) hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan Trenggono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa, 11 Juni.

Mulanya, Trenggono bercerita bahwa sejak dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri KP, dia memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah penyelundupan BBL yang dilakukan oleh Vietnam.

"Selama tiga tahun semenjak saya ditunjuk oleh bapak presiden menahkodai KKP. Kemudian, saya setop ekspor BBL dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Terus, data yang kami dapatkan ada 500 bahkan sampai 600 juta bibit yang rutin dan terus menerus ada di sana (Vietnam)," kata Trenggono.

"Yang harganya itu tidak kurang dari 2 dolar AS. Jadi, kalau 600 juta-an itu, kan, berarti 1,2 miliar dolar AS. Nah, negara (Indonesia) itu seperak apa pun nggak dapat apa-apa, 100 persen ke sana," sambungnya.

Kemudian, kata Trenggono, pihaknya melakukan diplomasi dengan Pemerintah Vietnam.

Menurutnya, Vietnam memang sudah terbentuk ekosistemnya, mulai dari pakan hingga kerambahnya. "Kalau kami masih sporadis kecil-kecil. Jadi, untuk berkompetisi belum bisa," ucap dia.

Lantas, Trenggono pun menyadari bahwa dirinya belum mampu menyelesaikan penyelendupan BBL oleh Vietnam tersebut.

"Maka, dari perhitungan kami adalah bahwa 'oke kalau begini saya enggak bisa mencegah ternyata'. Dengan peraturan yang sudah ada, kami tidak bisa menghentikan penyelundupan itu," tegasnya.

Kemudian, Trenggono pun kembali membuka keran ekspor BBL tersebut dengan salah satu syaratnya adalah pihak Vietnam mau melakukan budi daya di Indonesia.

"Nah, itu yang kami berikan. Dan hasil diplomasi kami dengan Pemerintah Vietnam ada lima perusahaan yang berinvestasi. Itu di daerah Jembrana antara Banyuwangi dan Bali situ, tapi di laut lepas. Jadi, itu sama dengan yang di Vietnam," tuturnya.

Trenggono mengaku, pihaknya memberikan target kepada Vietnam untuk mampu membudidayakan sekitar 30 juta BBL setiap bulannya.

"Anggap saja, lah, kalau Rp300 juta (selama) 1 tahun misalnya. Itu kami kenakan Rp3.000 per bibit sebagai PNBP, kami sudah dapat Rp900 miliar setiap tahun. Walaupun itu juga sebenarnya tidak menghentikan penyelundupan yang ada," ungkap dia sembari tertawa.