Menko Marves Usulkan Budi Daya Rumput Laut Bisa jadi Program Percepatan Prabowo

JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengembangan budidaya rumput laut dapat menjadi program percepatan pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kami melihat ini sebagai peluang untuk mengurangi kemiskinan, Presiden Jokowi sudah kita laporkan, dan presiden terpilih Prabowo kami usulkan ini menjadi program percepatan dari pemerintahan yang mendatang,” kata Luhut mengutip Antara.

Luhut dalam seminar percepatan integrasi hulu ke hilir industri rumput laut itu menyampaikan bahwa hilirisasi rumput laut sedang digodok untuk menjadi proyek strategis nasional, sebab banyak keuntungan di balik budidaya rumput laut salah satunya membuka peluang kerja.

“Kalau ini kita buat 1,2 juta hektare secara bertahap kita bisa mempekerjakan langsung hampir 1 juta orang, tidak langsung bisa berapa banyak tapi menurut saya ini satu terobosan yang selama ini kurang kita perhatikan,” ujarnya.

Menko Marves mengaku sudah mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk hilirisasi rumput laut, seperti halnya nikel, keuntungan dari rumput laut baru mulai terlihat setelah beberapa waktu.

Buah kerja yang mulai terlihat ini turut dilaporkan Luhut Binsar ke Prabowo Subianto, dan ia mendapat respons baik sebab presiden terpilih itu mengaku berkomitmen meneruskan langkah ini.

“Gampang itu (masuk PSN) nanti kita dampingi, yang jelas strategis lah kan menciptakan lapangan kerja jutaan gitu,” kata dia.

Menko Marves mengaku saat ini hilirisasi rumput laut baru dimulai, namun ia memproyeksikan 2033 mendatang nilai ekspor hasil budidaya kelautan ini akan mencapai 19 miliar dolar AS.

Sebab, dalam 100 hektare lahan saja dapat mempekerjakan 150 orang, dan saat ini Indonesia sudah memetakan Nusa Tenggara Barat dengan 600.000 hektare yang siap ditanami rumput laut.

“Jadi kita tinggal nanti laporkan, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan sehingga tahun ini juga sudah bisa kita mulai pakai yang 600.000 hektare di NTB, belum lagi kita hitung di tempat lain,” ujarnya.