Bagikan:

JAKARTA - Plt Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto mengungkapkan pada kuartal 1 tahun 2024, terjadi penurunan produksi timah dalam negeri hingga 20 persen.

"Penurunannya lumayan tidak begitu signifikan tapi di kuartal 1 hampir 20 persen dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Harwendro dalam Mining Zone yang dikutip Selasa 7 Mei.

Harwendro mengatakan, penurunan produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kasus hukum yang menyebabkan lima smelter timah harus berhenti beroperasi karena menghadapi kasus hukum di Kejaksaan.

Selain karena faktor hukum, Harwendro menyebut, faktor lainnya adalah masalah perizinan atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) beberapa perusahaan tambang timah yang belum disetujui dan diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Ada dampak lain terutma perizinan. Saat ini yang terkendala perizinan di ESDM, banyak RKAB belum keluar tentunya menghambat produktivitas," lanjut dia.

Harwendro yang juga merupakan Direktur PT Mitra Stania Prima ini mengatakan ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan produktivitas timah, salah satunya dengan terus mengenjot produksi timah dari tambang yang dimiliki perusahaan .

Untuk memaksimalkan produksi timah, perusahaannya juga mendatangkan kapal hisap terbaru yang didatangkan dari Thailand.

"Kita juga akan membantu teman-teman yang saat ini lagi kesulitan RKAB karena bagaimanapun dunia butuh timah dan RI jadi pengekspor terbesar di dunia sehingga apapun yg terjadi di Indonesia mempengaruhi secara global," beber dia.

Harwendro juga mengatkan, sebelumnya harga timah dunia sempat menguat menjadi 35.000 dolar AS per ton karena pasokan timah ke pasar dunia mengalai penurunan yang signifikan.

Penurunan pasokan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perang saudara di Myanmar dan kebijakan pemerintah Brazil mengenai pertambangan yang berdampak cukup besar pada pasokan timah dunia.

"Myanmar penyuplai terbanyak di China sehingga mereka butuh banyak sekali. Juga faktor dari Indonesia awal tahun ada pemilu, Idulfitri dan kita kena dpak 5 smelter mengalami masalah hukum di kejaksaan," pungkas dia.