JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons soal kenaikan suku bunga yang kini berada di level 6,25 persen.
Basuki menyebut, hingga saat ini penyedia jasa sektor properti hingga konstruksi belum ada yang mengeluhkan hal tersebut.
"Yang sampai sekarang belum ada usulan dari para penyedia jasa untuk minta eskalasi atau meminta penyesuaian. Belum ada (yang mengeluh)," ujar dia saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat, 26 April.
Dia menambahkan, ketika ke depannya ditemui kondisi luar biasa atau force majeure, pasti akan ada kebijakan nasional (policy national).
"Kalau itu menjadi kondisi kahar, pasti ada national policy untuk itu. Kalau itu disebutkan sebagai kondisi kahar," katanya.
Saat ditanyai lebih lanjut apakah sudah ada obrolan antara pemerintah dengan para bank penyalur terkait penyesuaian suku bunga untuk kredit pemilikan rumah (KPR), Basuki angkat suara.
Dia hanya memastikan bahwa kondisi tersebut pasti akan menemui solusinya ke depan.
"Ya, pastinya kalau itu menjadi kendala akan ada solusinya," imbuhnya.
Sekadar informasi, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 6,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 23-24 April 2024.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Rupiah Anjlok dan Naiknya BI Rate Bakal Berimbas ke Bunga Utang Pemerintah
25 April 2024, 16:20
Selain itu, BI juga menaikan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin sehingga masing-masing menjadi 5,50 persen dan 7,0 persen.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan menaikkan suku bunga acuan di level 6,25 persen sebagai langkah konsistensi moneter yang pro stabilitas.
"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25 persen," ungkap Perry dalam konferensi pers, Rabu 24 April 2024.
