Rupiah Anjlok dan Naiknya BI Rate Bakal Berimbas ke Bunga Utang Pemerintah

JAKARTA - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto menyampaikan pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan BI-Rate akan berdampak pada peningkatan belanja bunga utang pemerintah.

"Kami memahami bahwa pergerakan pasar baik pelemahan Rupiah maupun kenaikan imbal hasil (yield) akan mempengaruhi belanja bunga," kata Suminto kepada media, Kamis 25 April.

Suminto menyampaikan pergerakan rupiah secara rata-rata year to date (ytd) masih terkendali dan berharap pergerakan pasar yang utamanya karena faktor global ini, baik tensi geopolitik maupun arah kebijakan moneter negara maju khususnya US, bersifat temporer dan tidak terus berlanjut.

Suminto menyampaikan posisi utang pemerintah hingga akhir Februari mencapai Rp8.319 triliun terdiri dari Rp7.336 triliun atau 88,2 persen merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang bersumber dari pasar domestik maupun global dan Rp982 triliun atau 11,8 persen berupa pinjaman.

Menurut Suminto dengan demikian, sebagian besar utang Pemerintah sebesar 88,2 persen merupakan utang dari market, baik pasar domestik maupun pasar global. Adapun berupa pinjaman, baik multilateral, bilateral, maupun komersial porsinya sudah cukup kecil di 11,8 persen.

Adapun, denominasi rupiah menjadi mayoritas dalam utang pemerintah, yaitu 71,92 persen. Sementara dalam mata uang asing sebesar 28,08 persen.

Menurut Suminto risiko portofolio utang Indonesia terkelola dengan baik risikonya dan dari sisi currency risk sebesar 71,92 persen outstanding utang dalam Rupiah, sehingga dapat dikelola risiko pergerakan kurs.

Sementara dari sisi risiko pada refinancing atau cara pelunasan pinjaman dengan mengajukan pinjaman baru. Per Februari 2024 rata-rata tenor utang atau Average Time to Maturity (ATM) pemerintah 7,97 tahun. Menurutnya hal tersebut cukup panjang sehingga refinancing risk cukup terkendali.

Sedangkan dari sisi risiko suku bunga, di luar burden sharing dengan Bank Indonesia (BI), utang pemerintah yang menggunakan floating rate hanya 9,7 persen dari total outstanding utang.

Menurut Suminto portofolio utang Pemerintah dapat dikelola sensitifnya terhadap pergerakan suku bunga di pasar.

Suminto menyampaikan pihaknya akan terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari pergerakan pasar ini, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang. Lantaran Indonesia memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang.

"Pemerintah bersama Otoritas terkait, khususnya BI, membangun koordinasi dan sinergi yang sangat baik dalam memitigasi risiko pasar ini," tuturnya.

Dalam pengadaan utang 2024, Kementerian Keuangan menerapkan strategi yang fleksibel dan oportunistik untuk mendapatkan pembiayaan melalui utang yang optimal dan efisien. Ini berkaitan dengan waktu penerbitan, tenor, nilai tukar dan instrumen.

Sementara, pengadaan utang melalui SBN dilakukan melalui lelang secara reguler setiap hari Selasa, penerbitan SBN ritel, maupun penerbitan SBN global. Di samping itu, juga dilakukan pinjaman tunai (pinjaman program) dari beberapa kreditur multilateral dan bilateral.