JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah memastikan bahwa program pemerintahan baru telah masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 pada Rabu, 24 April.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa program-program pemerintahan baru telah resmi masuk kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
"Sudah, sudah mulai kita melakukan adjustment," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 24 April.
Adapun salah satu yang masuk di antaranya adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di dalam RKP 2025 disebut dengan Badan Otorita Penerimaan Negara yang bertujuan untuk mengerek tax ratio Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB).
Namun, Amalia belum dapat berbicara lebih jauh tentang pembentukan badan tersebut, lantaran RKP 2025 yang ada saat ini masih sebatas rancangan awal dan hanya target-target secara makro ekonomi.
Menurut Amalia, pada tahun 2025 merupakan pintu gerbang pertama bagi Indonesia untuk menuju Indonesia emas 2045.
"Jadi gini, yang penting adalah ada sasaran-sasaran pembangunan yang di RKP 2025 Indonesia kan harus tumbuh lebih cepat di 2025 karena 2025 itu pintu gerbang pertama untuk Indonesia menuju Indonesia emas, jadi sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 di setting 5,3 persen-5,6 persen," jelasnya.
BACA JUGA:
Amalia menyampaikan, untuk seluruh stakeholder, Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah untuk turut mengawal target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 agar bisa terwujud menuju Indonesia Emas.
"Itu yang harus dikawal bersama-sama tentunya tidak hanya peran pemerintah tetapi peran seluruh stakeholder untuk mengawal," tuturnya.
Oleh sebab itu, Amalia menyampaikan pemerintah harus mampu menguatkan perekonomian domestik di tengah tekanan geopolitik dan ketidakpastian global.