BSD, Perusahaan Properti Milik Konglomerat Eka Tjipta Widjaja Ini Optimis Raup Pra Penjualan Rp7 Triliun

JAKARTA - Perusahaan properti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD) menyambut baik gelontoran insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor properti sejak awal tahun ini. Manajemen BSD pun yakin target kinerja 2021 bakal tercapai.

Direktur Bumi Serpong Damai (BSD) Hermawan Wijaya optimistis, perusahaan milik almarhum konglomerat Eka Tjipta Widjaja ini mampu merealisasikan target marketing sales senilai Rp7 triliun tahun ini. Pasalnya, harga produk residensial yang ditawarkan Grup Sinar Mas ini dipasarkan mulai dari Rp1,2 miliar sedangkan untuk komersial mulai dari Rp300 juta.

"Dengan peraturan tanpa DP, bebas PPN dan tambahan diskon yang kami tawarkan akan menjadi tambahan daya tarik bagi konsumen, baik untuk tempat tinggal maupun dijadikan investasi, mengingat harga properti terus meningkat tiap tahun," kata Hermawan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat 5 Maret.

Beberapa produk residensial yang ditawarkan oleh perusahaan milik orang terkaya nomor 2 di Indonesia ini, antara lain Nava Park dan The Zora di BSD City, Grand Wisata, Kota Wisata, Grand City Balikpapan, Taman Banjar Wijaya, serta Legenda Wisata.

"Prapenjualan dari produk residensial ditargetkan senilai Rp4,4 triliun sementara penjualan dari komersial senilai Rp1,6 triliun," ungkap Hermawan.

Beberapa unit produk komersial yang ditawarkan emiten berkode saham BSDE ini berlokasi di kawasan komersial BSD City, Apartment the Element, Apartment Southgate, Apartment Akasa dan Upper West di BSD City, Apartment Aerium, dan Klaska Residence.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah merilis insentif baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.21/2021. Dalam beleid itu, diberikan insentif PPN 100 persen akan ditanggung pemerintah untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga maksimal Rp2 miliar.

Sementara untuk rumah tapak/susun dengan harga di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar mendapat insentif PPN 50 persen. Insentif tersebut melengkapi kebijakan Bank Indonesia uang muka 0 persen untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dikeluarkan bulan lalu.

"Kami menyambut baik kebijakan pemerintah. Kebijakan pembebasan PPN tersebut akan menguntungkan konsumen dalam mengakuisisi produk properti baik itu residensial maupun komersial. Konsumen kini hanya mengeluarkan dana senilai harga properti tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pajak," pungkas Hermawan.