Indef Ingatkan Pemerintah Harus Ambil Peluang dari Kawasan Aglomerasi

JAKARTA - Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil peluang dari adanya kawasan aglomerasi.

“Pemerintah daerah perlu mengambil peluang aglomerasi, di antaranya melalui jemput bola investasi, memperluas insentif baik fiskal dan nonfiskal kepada pelaku bisnis hingga memfasilitasi peningkatan keterampilan pekerja,” ujar Andry dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu 30 Maret.

Dia menjelaskan salah satu kota yang termasuk memiliki paket lengkap sebagai bagian aglomerasi adalah Kota Bogor, Jawa Barat. Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor pendukung di antaranya wilayah pemukiman yang mayoritas penduduknya bekerja di wilayah Daerah Khusus Jakarta (DKJ), memiliki institusi pendidikan tinggi yang ternama, kawasan pariwisata, kawasan industri, sentra kuliner, dan terdapat Istana Bogor.

“Adanya DKJ dan IKN Nusantara memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi Kota Bogor,” kata Andry dalam diskusi publik yang diadakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bogor yang mengusung tema “Peluang dan Tantangan Serta Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi dan Dunia Usaha Kota Bogor” tersebut.

Dampak jangka pendek yakni menurunnya permintaan sektor perhotelan dan akomodasi makanan dan minuman serta menurunnya permintaan perumahan. Sementara dampak jangka panjang yakni meningkatnya pembangunan infrastruktur terutama transportasi, permintaan perumahan dan real estate akan semakin besar seiring dengan pertumbuhan bisnis DKJ, dan menjadi alternatif kawasan industri dengan biaya kompetitif.

Ketua Apindo Bogor, Zulfikar Priyatna mengatakan Apindo mendorong dan merekomendasikan agar terjadinya diversifikasi jenis usaha di Kota Bogor yang berkelanjutan.

“Selain itu Apindo juga mendorong dunia usaha di Kota Bogor untuk bisa mengedepankan inovasi pemasaran yang lebih agresif kedepannya, serta berorientasi kepada pasar luar domestik,” kata Zulfikar.

Dampak perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara, lanjut Zulfikar, penting untuk diantisipasi khususnya di Kota Bogor. Hal itu dikarenakan corak ekonomi Kota Bogor sebagai kota berbasis jasa dan perdagangan yang memiliki ketergantungan langsung dengan ekonomi kota lainnya.

“Saat ini menurut data internal yang dimiliki Apindo, terdapat kelompok konsumen pengguna jasa dan barang tersier di Kota Bogor yang merupakan penduduk Jakarta. Selain itu data internal mencatat total pengeluaran dan konsumsi juga disumbang dari belanja konsumen Jakarta. Oleh karenanya, perubahan status pada wilayah DKI Jakarta diperkirakan akan memiliki dampak tidak langsung maupun langsung terhadap sektor usaha,” jelas Zulfikar lagi.

Diskusi publik tersebut merupakan rangkaian dari pengukuhan pengurus DPK Apindo Bogor periode 2023-2028. Diskusi publik yang dipandu oleh Sekjen APINDO Bogor Hilman Azhar tersebut, dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari berbagai perusahaan, akademis, maupun ormas.