OIKN: Pemeliharaan Bangunan di IKN Dilakukan Mulai Tahun 2025

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pada tahun depan mulai dilakukan pemeliharaan bangunan di Nusantara, Kalimantan Timur.

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan bahwa 2025 akan menjadi tahun yang paling krusial dikarenakan pengelolaan gedung dan bangunan di IKN tidak seperti gedung biasa pada umumnya, melainkan menggunakan standar khusus.

“Tahun depan yang paling krusial yang paling penting buat kami. Gedung-gedung ini bukan gedung-gedung biasa karena kita standar-standarnya khusus sebagai bangunan-bangunan yang cerdas dan bangunan-bangunan yang sangat comply dengan beberapa prinsip lingkungan hidup,” ujar Bambang di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis 21 Maret.

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menyatakan bahwa pengembangan kawasan dalam Ibu Kota Nusantara didasarkan pada delapan prinsip pembangunan yang mengedepankan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, teknologi, dan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Perencanaan dan pembangunan lbu Kota Nusantara didasari oleh kaidah penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) untuk menjaga keseimbangan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk memastikan semua pihak termasuk perempuan, anak, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas dapat terlibat dan menerima manfaat dari setiap program pembangunannya.

Selain itu, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara juga didasarkan pada pengurangan risiko terhadap perubahan iklim dan bencana.

Prinsip dasar pengembangan kawasan di Ibu Kota Nusantara memadukan tiga konsep pembangunan perkotaan, yaitu Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan atau forest city, kota spons (sponge city), dan kota cerdas atau smart city.

Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol identitas nasional untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara, dan gambaran masa depan bangsa Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia.

Oleh karena itu, Ibu Kota Negara yang baru perlu direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif' berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.