JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) secara umum dapat mengindikasikan seberapa kuat masyarakat dalam melakukan konsumsi, sehingga dikaitkan dengan persepsi terhadap kondisi ekonomi.
Sebagai informasi, berdasarkan survei Bank Indonesia pada Februari 2024 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level 123,1, angka ini turun jika dibandingkan pada posisi Januari 2024 yang sebesar 125,0.
Josua menyampaikan meskipun IKK pada Februari turun, IKK masih di atas 100 yang artinya masyarakat tetap optimis dan kegiatan konsumsi akan terus berlanjut.
Menurut Josua jika dikaitkan dengan pertumbuhan kuartal I 2024 sebenarnya masih ada peluang ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5 persen karena bulan Maret sudah memasuki bulan Ramadan di mana biasanya secara musiman konsumsi akan menguat sehingga akan dapat menopang konsumsi rumah tangga yang menyumbang 50 persen lebih pada PDB
"Namun melihat IKK Februari 2024 yang cenderung turun ini terutama akibat Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), pemerintah perlu mengambil beberapa langkah," jelasnya kepada VOI, Rabu, 13 Maret 2024.
Josua menyampaikan IKE turun di semua faktor yakni penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian durable goods. Kami melihat hal ini terjadi karena faktor inflasi pangan yang terus meningkat.
Selain itu, kenaikan gaji yang lebih rendah dari inflasi pangan dan adanya penerapan pajak penghasilan baru, yakni TER PPh 21 membuat penghasilan terasa berkurang.
BACA JUGA:
Menurut Josua berkurangnya pembelian durable goods yang merupakan jenis barang sekunder dan tersier juga wajar karena pangan merupakan barang primer yang jika harganya naik maka konsumen akan mengorbankan pembelian barang jenis lainnya.
"Di saat yang bersamaan, kebijakan pemerintah juga masih fokus pada kelompok berpenghasilan rendah dan hampir tidak ada pada middle-income class," tuturnya.
Josua menyampaikan hal ini juga sejalan dengan IKK per kelompok pengeluaran, dimana kelompok penghasilan Rp1 juta-Rp2 juta yang mengalami IKK yang meningkat sedangkan kelompok penghasilan lain di atasnya menurun.
Menurut Josua hal ini selaras dengan program bansos pemerintah kepada golongan miskin. Tentunya pemerintah harus mulai mendesign kebijakan untuk membantu daya beli kelas menengah dan segera dapat menurunkan inflasi pangan karena jika tidak maka kemungkinan momentum Ramadan dan Lebaran di mana tidak hanya primer, melainkan konsumsi sekunder dan tersier akan naik, bisa menjadi terganggu karena faktor inflasi pangan.
"Kami melihat tantangan ekonomi pada periode Ramadan adalah pengendalian inflasi pangan di tengah supply yang terganggu karena El Nino, cuaca ekstrim, dan terganggunya jalur distribusi, namun demand yang meningkat secara musiman," ungkapnya.
Terkait
