Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk subsidi dan non subsidi hingga Juni 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, keputusan untuk tidak menaikan tarif listrik dan BBM sudah disepakati dalam sidang kabinet hari Senin, 26 Februari, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan listrik , tidak ada kenaikan BBM sampai dengan juni, baik itu subsidi dan non subsidi,” ucapnya kepada awak media, Senin, 26 Februari.

Airlangga menyampaikan karena tidak ada kenaikan tariftarif sehingga pemerintah perlu menggelontorkan tambahan anggaran untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) dari Sisa Lebih Anggaran (SAL) dan juga pelebaran defisit APBN 2024.

“Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN. Itu akan diambil dari sisa SAL atau pelebaran defisit anggaran di 2024,” ungkapnya.

Airlangga menambahkan dengan adanya kebutuhan tambahan anggaran tersebut, salah satunya akan membuat defisit fiskal APBN 2024 akan melebar ke 2,3 persen hingga 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari target awal yang sebesar 2,29 persen dari PDB.

“Jadi itu 2,3 persen - 2,8 persen. Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4 persen -2,8 persen, jadi realistis,” ucapnya.

Airlangga menambahkan pelebaran defisit juga akibat adanya penambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun. Adapun penambahan subsidi pupuk untuk menyesuaikan kebutuhan riil petani sebanyak 7 hingga 8 juta ton per tahun. Sebab, dengan anggaran subsidi pupuk yang saat ini Rp26 triliun hanya cukup untuk 5,7 juta ton per tahun.

"Kenapa subsidi pupuk ditambah karena kita butuh pupuk sesuai jumlah setiap tahunan. Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton. Jadi jelas tidak cukup dan itu tercermin dari produksi padi bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino itu turunnya banyak. Januari-Maret itu demand dan supply deltanya short 1 juta," ucap Airlangga.

Selain itu, Airlangga menambahkan terdapat juga ada program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp11,3 triliun.

"BLT naik untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako itu saja nilainya sudah Rp11 triliun," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik kuartal I atau Januari hingga Maret Tahun 2024 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui sektor ketenagalistrikan untuk menjaga daya saing para pelaku usaha, menjaga daya beli masyarakat serta menjaga tingkat inflasi.

“Tarif listrik Januari sampai Maret 2024 diputuskan tetap untuk menjaga daya saing pelaku usaha, menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi di tahun yang baru,” ujar Jisman dalam keterangan resmi, Kamis, 28 Desember.

Jisman menyampaikan parameter ekonomi makro yang digunakan untuk kuaral I 2024 adalah realisasi pada bulan Agustus, September, dan Oktober Tahun 2023, yaitu kurs sebesar Rp15.446,85 per dolar AS, ICP sebesar 86,49 dolar per barrel, inflasi sebesar 0,11 persen dan HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Lebih lanjut, Jisman menjelaskan tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

“Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM,” ucap Jisman.