JAKARTA - Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyebutkan nilai investasi di wilayah tersebut sepanjang 2023 mencatatkan kenaikan 12,56 persen dibandingkan tahun 2022.
"Investasi di Jateng menjadi salah satu sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng,” kata Sumarno saat membuka Rapat Evaluasi Pencapaian Investasi Jateng, di Semarang, dikutip dari Antara, Senin 26 Februari.
Pada 2023, kata dia, investasi tercatat mencapai Rp77,02 triliun, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 280.643 orang, sedangkan pada 2022 sebesar mencapai Rp68,41 triliun.
Sumarno mengatakan bahwa menarik investor menjadi cara yang efektif untuk mengatasi problem pengangguran dan kemiskinan di Jateng.
Karena itu, kata dia, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk menyediakan sarana prasarana yang baik, memberikan pelayanan yang prima, cepat, mudah, dan murah, serta tidak mempersulit atau menjadi portal bagi investor.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jateng Sakina Rosellasari mengatakan bahwa realisasi investasi di Jateng berasal penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan usaha mikro kecil (UMK).
Sejauh ini, kata dia, realisasi investasi PMA masih didominasi sektor padat karya, dengan industri yang banyak menyerap tenaga kerja meliputi industri alas kaki, garmen, tekstil, dan pakaian jadi.
Sedangkan PMDN, kata dia, meliputi transportasi, gudang, dan perkantoran kawasan industri.
Seiring dengan investasi itu, kenaikan penyerapan tenaga kerja 2023 cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni dari 215.775 orang pada 2022 menjadi 280.643 orang pada 2023.
BACA JUGA:
Capaian itu, kata Sakina, merupakan penyerapan tenaga kerja tertinggi se-Pulau Jawa.
"Sehingga tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah menurun signifikan menjadi 5,13 persen di bawah nasional," katanya.
Pada kesempatan itu, Sumarno juga menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga daerah dengan persentase peningkatan capaian realisasi investasi tertinggi tahun 2023.
Peringkat pertama Kabupaten Pekalongan dengan persentase kenaikan sebesar 675 persen, peringkat kedua Kota Pekalongan sebesar 428 persen, dan peringkat tiga Kabupaten Kudus sebesar 144 persen.