Jawa Barat Siapkan 4 Strategi untuk Tingkatkan Kinerja Ekonomi 2024

JAKARTA - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat M Taufiq Budi Santoso mengatakan bahwa pihak pemerintah provinsi telah menyiapkan empat strategi terkait investasi di Jabar, untuk meningkatkan kinerja ekonomi di wilayah ini.

Pasalnya, kata Taufiq, Jabar jadi salah satu provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dan menempati peringkat pertama realisasi investasi di Indonesia untuk tahun 2023.

"Jadi ada empat strategi untuk meningkatkan, pertumbuhan ekonomi Jabar dari capaian tahun 2023 lalu," kata Taufiq dalam keterangan di Bandung, dikutip dari Antara, Jumat 1 Maret.

Empat strategi yang disiapkan Jawa Barat ini, dijelaskan Taufiq, yang pertama adalah dengan meningkatkan kepastian dan kemudahan perizinan melalui peningkatan pelayanan investasi.

Kedua, mendorong pengembangan Industri hilirisasi berbasis potensi daerah dan sektor unggulan di Jawa Barat, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Ketiga, mendorong investasi inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing UMK melalui kemitraan.

"Dan strategi keempat, mengakselerasi implementasi 'green economy' melalui pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif pada 'green investment'," ucap Taufiq.

Usaha-usaha ini, kata Taufiq, dilakukan sebagai upaya meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kinerja ekonomi pada 2023 yang diraih Jabar sebesar lima persen dan memberikan andil pertumbuhan 0,67 persen terhadap ekonomi nasional.

Jabar juga menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi lapangan usaha terutama di sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,93 persen serta laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi pengeluaran di sektor impor sebesar 17,60 persen. Serta dari realisasi investasi yang nilainya mencapai Rp210,6 triliun pada 2023.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, Jabar berfokus untuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan investasi di empat kawasan strategis di Jabar yang sudah diamanatkan dalam peraturan presiden.

Yakni Bodebekkarpur melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020, dan kawasan Cekungan Bandung yang diamanatkan dalam Perpres No 45 Tahun 2018. Dua kawasan strategis lainnya, yakni kawasan Rebana, dan Jawa Barat bagian selatan yang dinaungi Perpres No 87 Tahun 2021.

Seiring dengan arahan Presiden RI bahwa pertumbuhan ekonomi 2024 ditargetkan sebesar 5,7 persen dan target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun, Taufiq mengatakan target investasi Jabar untuk Tahun 2024 diproyeksikan meningkat di kisaran Rp247-250 trilliun.

"Seiring dengan fokus kebijakan investasi nasional yaitu perbaikan kebijakan investasi berkelanjutan serta pelayanan dan insentif berdaya saing, investasi yang memberikan nilai tambah dan berorientasi pada "green investment" serta peningkatan kualitas investasi secara inklusif dan pemerataan. Kami berharap sumbangan ekonomi Jabar terhadap nasional terus meningkat sejalan infrastruktur kita yang semakin lengkap," ucap Taufiq.

Terlebih, kata Taufiq, beberapa tahun sebelumnya Jabar belum seperti DKI dan Jatim, belum punya pelabuhan dan bandara sendiri dengan kapasitas yang cukup besar, dan sekarang telah ada Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati yang telah beroperasi kembali.

"Ini potensi luar biasa yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sepenuhnya," tuturnya.

Taufiq menambahkan pula, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan di Jabar turut menopang kinerja perekonomian, seperti Tol Cisumdawu, kereta cepat Whoosh, dan lainnya.

Tak cuma itu, digitalisasi birokrasi juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian karena penerapan sistem digital dalam pelayanan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan dalam mengakses informasi dan layanan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar Muhamad Nur menyebut bahwa dengan berbagai perkembangan, perekonomian Jabar tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,7 persen - 5,5 persen (yoy). Adapun capaian inflasi tahun 2024 diprakirakan berada pada rentang 2,5 persen ± 1 persen (yoy).

Salah satu rekomendasi guna menjaga kinerja ekonomi di tahun 2024, yakni dengan mempertahankan dan memperkuat upaya-upaya pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan baik yang bersifat "seasonal" maupun struktural.

Upaya pengendalian inflasi secara "seasonal" antara lain Operasi Pasar Murah (OP), Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), juga subsidi ongkos angkut.

Sedangkan upaya pengendalian inflasi struktural, seperti perluasan dan optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD), penguatan dan evaluasi data stok pangan serta pelaporan secara rutin dalam rangka memperoleh Dana Insentif Daerah (DID).

"Dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional) dan Bulog," kata Nur.