Gap Pembiayaan Infrastruktur Capai Rp1.435 Triliun, KPUPR Usulkan Tiga Strategi Ini

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) menyelenggarakan Creative Infrastructure Financing Day bertajuk "3 Bold Actions: Terobosan Menutup Funding Gap Infrastruktur" di Auditorium Gedung Kementerian PUPR Jakarta, Rabu, 13 Desember.

Sesuai temanya, acara tersebut diselenggarakan untuk membahas tiga strategi dalam mengatasi gap investasi pembiayaan infrastruktur rentang tahun 2020-2024, yakni sebesar Rp1.435 triliun.

Kementerian PUPR mencatat, bahwa kebutuhan investasi untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan pada periode 2020-2024 mencapai sebesar Rp2.580 triliun.

Sementara, dana APBN yang dialokasikan untuk sektor tersebut hanya bisa memenuhi 30 persen saja, yaitu sebesar Rp623 triliun. Sehingga, terdapat funding gap sebesar Rp1.435 triliun atau sekitar 70 persen dari total kebutuhan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku bahwa dirinya sendiri tidak paham betul mengenai strategi 3 Bold Actions yang sudah dirancang oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR.

"Saya sendiri tidak tahu apa itu 3 bold actions, saya ingin dengar itu," ujar Menteri Basuki.

Terdapat sejumlah elemen instansi yang terlibat berdiskusi, seperti dari Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun konsep 3 Bold Actions yang digagas Kementerian PUPR meliputi pertama Fast Track PPP. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses KPBU dengan tetap menjaga kualitas dokumen yang dihasilkan serta standardisasi dokumen yang diperlukan.

Kedua, memberikan kepastian investasi yang dapat dilakukan melalui perluasan penjaminan infrastruktur, VGF, Hybrid Annuity Model, dan jaminan pendapatan minimum/Minimum Revenue Guarantee (MRG).

Ketiga, penerapan ESG sebagai respons tantangan perubahan iklim dan juga berorientasi pada green financing.