Demi Rampungkan Proyek Jalan Tol Hingga 2024, Pemerintah Butuh Investasi Rp500 Triliun

JAKARTA - Pemerintah membutuhkan Rp500 triliun agar pembangunan infrastruktur jalan tol terus berjalan hingga 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna.

"Kami bisa hitung, misal investasi jalan tol mungkin di angka Rp500-an (triliun)," kata Herry di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 13 Desember.

Diketahui, dalam RPJMN 2020-2024 bahwa kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur mencapai sekitar Rp 2.058 triliun. Namun, dari angka itu, APBN hanya bisa mendanai sekitar 30 persen atau sebesar Rp623 triliun saja.

Sehingga, terdapat kesenjangan pendanaan atau funding gap sebesar Rp1.435 triliun atau mencakup 70 persen dari total kebutuhan tersebut.

Terkait hal tersebut, Herry menyebut jumlah kesenjangan anggaran Rp1.435 triliun tidak berubah. Dia lantas merinci sektor infrastruktur yang termasuk dalam gap pendanaan itu.

"Kalau PU air minum juga, itu cuma berapa yang investasi KPBU. Yang lain kami mau mulai, seperti irigasi, bendungan on the progres. Tapi, angka tadi kami gunakan sebagai trigger," ujarnya.

Herry menilai, tak hanya untuk jalan tol, tetapi ada sejumlah sektor lainnya yang membutuhkan suntikan dana investor di luar APBN. Dia mengatakan, sebagian sektor itu disebut belum menerima realisasi KPBU atau hanya bergantung pada APBN.

"Saya lihat itu air minum, sanitasi belum ada juga yang KPBU. Kalau di Sumber Daya Air (SDA) kami baru siapkan irigasi. Baru persiapan, belum transaksi. Sama bendungan, rumah kami baru siapkan juga," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Herry, proyek-proyek di PUPR punya kendalanya masing-masing. Salah satu contohnya adalah proyek jalan tol yang kerap kali dihadapkan dengan permasalahan pembebasan lahan.

"Beda-beda. Kalau bendungan butuh pembebasan lahan. Rumah butuh tanah. Tergantung proyeknya. Kalau jalan tol karena memanjang, jadi unik dia," imbuhnya.