JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, ada sejumlah strategi yang perlu dilakukan untuk memastikan implementasi lima kebijakan ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan (KP) bisa terlaksana.
Pertama, melalui peningkatan sinergi dengan instansi penegak hukum lainnya. Kedua, peningkatan sarana pengawasan.
"Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan teknologi pemantauan berbasis data dan informasi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 12 Desember,
Trenggono mengatakan, kerja sama yang selama ini telah dilakukan bersama para penegak hukum dinilai mampu menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
"Kerja sama dan sinergitas antar instansi, mulai dari TNI, Polri, Bakamla, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kemenkum dan HAM, Kemdagri, serta instansi terkait lainnya merupakan kunci keberhasilan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan," ujarnya.
Nantinya, kata Trenggono, KKP akan membangun infrastruktur Ocean Big Data yang menggunakan sistem teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air, drone udara dan nano satelit, guna mengoptimalkan peran pengawasan secara terintegrasi di 2024.
Selain itu, dia menyebut bahwa KKP juga mengembangkan sistem ocean accounting sebagai manajemen data spasial dan non spasial terintegrasi yang mampu memberikan informasi kekayaan laut Indonesia beserta perubahan neracanya dalam kurun waktu tertentu akibat interaksinya dengan kegiatan ekonomi.
"Keseluruhan data dan informasi tersebut akan terintegrasi melalui Command Centre KKP yang dapat diakses oleh para aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan pengawasan," tuturnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Jepang Kian Ngebet Garap Proyek Energi Bersih Kalimantan, Dana Rp207 T Siap Ditanam
22 September 2023, 13:40
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengatakan, ke depannya, Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan akan dilengkapi dengan persenjataan yang bertujuan memberikan efek deterrent.
Adin pun mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan transmitter bagi kapal ikan di wilayahnya agar dapat terpantau di Command Center KKP.
"Kami juga mendorong agar pengawasan juga ditingkatkan di lingkup pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus segera menyiapkan NSPK, kelembagaan, sarana dan prasarana, SDM, serta meningkatkan alokasi anggaran untuk operasional pengawasan," imbuhnya.
