KKP Ajak Stakeholder Dukung Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerukan keterlibatan badan usaha, swasta dan lembaga lainnya untuk turut serta dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini untuk mendukung implementasi program-program ekonomi biru.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Namun secara umum, lanjut dia, kebijakan penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan pembangunan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.

“Dengan adanya keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBN, perlu dibuat suatu terobosan inovasi pembiayaan kreatif, kolaboratif dan inklusif sebagai solusi adanya keterbatasan fiskal penganggaran APBN di dalam implementasi ekonomi biru di Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Rudy mengutip Antara.

Ia menjelaskan, pihaknya perlu mengembangkan skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif (innovative and collaborative financing) yang merupakan inovasi di bidang investasi untuk memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan yang legal agar dapat terlibat dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Untuk itu KKP mendorong keterlibatan badan usaha, swasta dan lembaga lainnya untuk turut serta dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

“Workshop yang dilaksanakan ini mempunyai peran strategis di dalam merumuskan kebijakan dan mengidentifikasi alternatif pendanaan yang bersumber dari Non APBN atau APBD,” ujarnya.

Lewat workshop bertajuk Innovative and Collaborative Financing yang digelar beberapa waktu lalu diharapkan seluruh pemangku kepentingan kelautan dan perikanan memahami dan memanfaatkan serta mengadopsi instrumen-instrumen pembiayaan alternatif dan mampu merumuskan model mekanisme inovasi dan kolaborasi pembiayaan diantara multi pihak untuk mendukung implementasi ekonomi biru ke depan.

“Implementasi kebijakan Ekonomi Biru KKP sejalan dan selaras dengan 8 misi asta cita, yang akan dilaksanakan pada pemerintahan mendatang di tahun 2025-2029 khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah mencanangkan lima ekonomi biru guna menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.

Adapun lima kebijakan ekonomi biru yaitu: Memperluas Kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.