KKP Gandeng CODF, Tingkatkan Perencanaan Ruang Laut Indonesia

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng China Oceanic Development Foundation (CODF) yang berkedudukan di Xiamen, China, untuk meningkatkan perencanaan ruang laut (Marine Spatial Planning/MSP) sebagai langkah praktis dalam mengatur penggunaan wilayah laut secara spasial.

Kerja sama ini ditandatangani bersama melalui kerja sama "Advancing the Blue Economy Developing Through Marine Spatial Planning" oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kusdiantoro dan Vice President and Secretary General China Oceanic Development Foundation of the People's Republic of China di Xiamen, China.

Kusdiantoro mengatakan, Xiamen telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam integrasi pesisir. Pengalaman dan keberhasilan China dalam pengelolaan ruang laut dapat menjadi rujukan dan direplikasi dalam penyusunan rencana zonasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya untuk pengembangan ekonomi biru serta pembangunan kelautan dan pesisir yang berkelanjutan.

"Keberadaan MSP sangat diperlukan untuk menyeimbangkan tuntutan kegiatan manusia dan kebutuhan untuk menjaga kesehatan ekosistem yang menjadi tempat bergantungnya kegiatan tersebut. Kerja sama ini akan semakin memperkuat dan mendukung laut yang lebih baik juga meningkatkan pengelolaan laut berkelanjutan untuk mendukung ekonomi biru melalui perencanaan tata ruang laut," ujar Kusdiantoro dikutip dari laman resmi KKP, Jumat, 8 Desember.

Menurut Kusdiantoro, perencanaan tata ruang laut bertanggung jawab diperlukan untuk memastikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Mengingat, nasib generasi yang akan datang dipengaruhi oleh komitmen dalam melindungi dan melestarikan laut.

Kusdiantoro juga menegaskan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membuat sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian di wilayah pesisir dan laut. Artinya, aspek keberlanjutan menjadi faktor penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, tata ruang laut harus menjadi panglima bagi pelaksanaan kegiatan semua sektor pembangunan lainnya di laut.

Dia menambahkan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut Pernyataan Bersama antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia yang ditandatangani pada16 November 2022 antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok.

Pada kesempatan sama, Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal CODF Profesor Pan Xinchun mengatakan, MSP merupakan sarana yang digunakan dalam menerapkan pengelolaan pesisir yang terintegrasi agar dapat mengoptimalkan potensi sumber daya dan mempromosikan ekonomi biru.

"CODF telah bekerja sama dengan Intergovernmental Oceanographic Commission-UNESCO dan negara-negara pesisir untuk pengembangan MSP," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Deputi CODF dan Kepala Penelitian CODF Prof Dai Minhan mengatakan, bahwa Indonesia adalah mitra kerja sama di berbagai bidang, termasuk teknologi kelautan dan MSP.

Menurut dia, tahun 2023 bertepatan dengan peringatan ke-10 Belt and Road Initiative, yakni kebijakan dan strategi kemitraan strategis luar negeri RRT.

"Indonesia adalah mitra kerja sama RRT di berbagai bidang, dan saat ini akan bekerja sama lebih baik lagi untuk berbagi pengalaman, pembelajaran dan teknologi kelautan di bidang pengelolaan pesisir terintegrasi dan MSP," imbuhnya.