Permintaan Listrik Bersih Tinggi, Pemerintah Dorong Power Wheeling Masuk RUU EBET

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal rencana pemerintah memasukkan skema power wheeling ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Arifin menyebut pihaknya akan segera melakukan pembahasan terkait RUU EBET dalam waktu dekat ini dengan Komisi VII DPR RI.

Secara aturan, Arifin mengaku Kementerian ESDM ingin mempercepat masuknya bauran nergi baru terbarukan (EBT) dalam sistem kelistrikan di Indonesia. Apalagi, kata dia, saat ini banyak industri dalam negeri yang membuutuhkan pasokan listrik bersih yang bersumber dari EBT.

"Besok kan ini mau raker. ya kalau misalnya sekarang ini itu aturan di kita mau mempercepat masuknya bauran. Terus enggak boleh," ujar Arifin kepada media, Jumat 17 November.

Penggunaan power wheeling ini, kata dia, sejalan dengan tujuan nasional untuk mendorong bauran energi bersih dalam industri. Dalam aturan tersebut disebutkan jika produk yang dihasilkan oleh industri tersebut tidak berasal dari sumber energi yang tidak ramah lingkungan akan dikenakan pajak tambahan yang menyebabkan harga jual produk yang dihasilkan menjadi tidak kompetitif. Jika demikian, kata Arifin bisa berimbas pada keberlangsungan perusahaan.

"Misal kamu punya industri, kepengin pake listrik bersih, sementara harus mencari-cari dari mana sumbernya enggak ada. masa harus diganjel? Gimana misalnya industri kamu barangnya itu dipajaki di negeri orang kalau mau ekspor? Enggak laku kan? Kalau gak laku, tutup, dia gak kerja," beber Arifin.

Sebelumnya Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja dnean kementerian ESDM untuk membahas skempower wheeling untuk dimasukkan ke dalam RUU EBET.

Ia menjelaskan, nantinya dalam raket tersebut hanya akan membahas 3 pasal yakni pembentukan badan khusus atau pengeola EBET yang memang memerlkukan keputusan selevel Kementerian dan pembahasan mengenai konsep power wheeling.

Terkait power wheeling, kata dia, kembali dibahas setelah melihat peningkatan demand listrik dari sumber energi baru terbarukan sehingga strategi yang perlu dilakukan pemerintah adalah menerapkan konsep power wheeling.

"Ketika negara dalam hal ini PLN enggak mampu membangun pembangkit EBT mau enggak mau IPP juga. Maka nanti konsep itu lah (power wheeling).

Sugeng menambahkan, selama ini dengan alasan oversupply, pembahasan mengenai power wheeling sering dihindari untuk dibahas. Namun dengan tingginya permintaan akan listrik hijau, pemerintah perlu segera melakukan pembahasan mengenai konsep tersebut.