Proyek Lelang PLTS Milik PLN Dinilai Lambat, Ini Kendalanya

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Miner (ESDM) menilai perkembangan lelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yg diinisiasikan oleh PT PLN (Persero) berjalan lambat.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, program tersebut masih berproses, namun bergerak lambat.

Lambatnya program ini disebabkan letak proyek di daerah terpencil.

"Intinya kita bicara tempat yang terpencil, pasokan yang harus stabil," ujar Yudo dikutip Kamis, 16 November.

Selain lokasi, faktor lain yang memengaruhi adalah permasalahan harga yang belum mencapai kesepakatan antarkedua pihak.

Sebelumnya diberitakan, PT PLN Indonesia Power (PLN IP) siap mengakselerasi proyek Hijaunesia 2023 melalui dukungan pendanaan program Just Energy Transition Partnership (JETP).

Program tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang di dalamnya PLN IP akan mengembangkan energi hijau berkapasitas tujuh gigawatt (GW) dan tersebar di 108 lokasi seluruh Indonesia.

Program Hijaunesia 2023 sedang dalam proses pemilihan mitra strategis untuk pengembangan sejumlah proyek strategis energi hijau PT PLN Indonesia Power seperti PLTS Banyuwangi, PLTS Pasuruan, PLTS Terapung Gajah Mungkur, PLTS Terapung Kedung Ombo, dan PLTS Terapung Jatigede, yang masing-masing berkapasitas 100 MW.

Selain Hijaunesia, PLN juga melakukan program dieselisasi atau konversi sekitar 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat ini masih beroperasi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah terpencil.

PLTD ini nantinya akan dikonversi ke pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), pembangkit gas, maupun integrasi dengan grid nasional.