Aprindo Proyeksikan Pertumbuhan Ritel Nasional Capai 4,2 Persen hingga Akhir 2023

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan pertumbuhan ritel nasional mencapai 4,2 persen hingga akhir 2023 ini. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di 2022 yakni sebesar 3,8-3,9 persen .

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, para pelaku ritel masih memiliki waktu sekitar satu bulan sebelum tutup tahun dan target ini dinilai positif bisa tercapai.

"Rata-rata pertumbuhan ritel di tahun ini diperkirakan bisa mencapai 4-4,2 persen dengan catatan optimis tapi waspada," ujar Roy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 15 November.

Roy menilai, pertumbuhan tersebut bisa terjadi dengan pertimbangan beberapa hal, yaitu kalau kondusifitas terjaga dan adanya kestabilan di sektor pangan.

"Pesta demokrasi diharapkan tidak menggeser fokus kementerian/lembaga untuk menjaga marwah sesuai tupoksinya. Jangan meninggalkan ekonomi yang menjadi prioritas," ujarnya.

Secara kebijakan moneter, kata Roy, pemerintah sebenarnya telah berusaha menekan inflasi, yang mana sejak dua bulan terakhir (Oktober-November) inflasi Indonesia berada di angka 2,56 persen dari sebelumnya 2,2 persen.

"Ya, sebenarnya masih turun naik, tapi masih jauh lebih baik dari (inflasi) saat pandemi, karena inflasi di pandemi di angka 3-3,2 persen, sekarang sudah 2,56 persen," ucap Roy.

Kemudian, lanjut Roy, ada sejumlah hal yang akan mendongkrak kenaikan atas pertumbuhan ritel di kuartal IV ini.

Pertama, dikarenakan mulai memasuki masa liburan Natal dan tahun baru (Nataru). Yang kedua adalah Indonesia tengah memasuki masa pesta demokrasi, yang mana dua fenomena ini diharapkan akan berdampak pada kenaikan pengeluaran (spend) masyarakat.

Adapun alasan ketiga adalah di akhir tahun ini adanya pengeluaran pemerintah terkait dana belanja yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Di akhir tahun ini diharapkan akan naik (pertumbuhan ritel) dari kuartal III karena harus ada pengeluaran pemerintah yang akan berhubungan dengan PDB," imbuhnya.