Pembiayaan Sektor Pertanian di Bali Masih Rendah, OJK Luncurkan KPSP
Foto ilustrasi, kawasan pertanian di Bali. (Dok. Freepik/Sam Kolder)

Bagikan:

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara luncurkan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) Pertanian Kepada Petani Padi pada acara Bali Financial Experience Festival (BALI FINEF) 2023 di Gedung Mario Kabupaten Tabanan.

Peluncuran KPSP dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, didampingi oleh Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali I Nyoman Sudharma, serta pengurus dan anggota FKLJK Provinsi Bali.

“Ke depan KPSP di Kabupaten Tabanan, diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi petani dengan sasaran petani padi yang berada di kelompok subak yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah (irigasi),” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara dalam keterangannya, Sabtu 28 Oktober.

Mirza menyampaikan KPSP sektor pertanian ini diharapkan bisa mendongkrak kredit/pembiayaan sektor pertanian di Bali yang masih sangat rendah yaitu hanya 5,13 persen dari portofolio kredit industri di Bali.

"Jumlah ini masih jauh dibandingkan dengan kredit di sektor penunjang pariwisata (akomodasi, makan dan minum) yang porsinya mencapai dua kali lipat," Jelasnya.

Mirza berharap kedepannya dengan keberadaan KPSP bisa membantu permodalan bagi petani ketika akan memulai musim tanam padi.

Sebelumnya, pada Juni 2021 OJK telah mengeluarkan Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) Pertanian yang menjadi acuan bagi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di sektor pertanian.

Dalam rangka BIK 2023, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara bersinergi dengan industri jasa keuangan di Bali telah melaksanakan lebih dari 300 kegiatan edukasi dan inklusi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berbagai kegiatan edukasi dan inklusi keuangan telah dilakukan yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM dan ibu rumah tangga serta edukasi kepada pelajar melalui Learning Management System OJK dalam bentuk lomba LMSKU OJK Championship (LOC) Tahun 2023 dengan peserta mencapai 2.600 pelajar, edukasi dalam bentuk KKN Literasi Inklusi dengan Universitas Udayana di 10 desa di Bali.

Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu mengatakan OJK terus berupaya mendorong perluasan jangkauan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk di provinsi dan 9 Kabupaten/Kota di Bali.

“Dalam rangka memberdayakan komunitas difabel, OJK bersama TPAKD juga memberikan pendampingan dan akses pembiayaan kepada penenun dan peternak difabel dalam program Ekonomi Keuangan Inklusif. No one left behind!,” kata Kristrianti.

Kristrianti menyampaikan berbagai program telah dilakukan dan menyasar seluruh komponen masyarakat seperti program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). PT BPD Bali memperoleh penghargaan KEJAR nasional, program sampahmu produk keuanganmu, dan program optimalisasi KUR kepada petani bawang.

Selain itu juga dilakukan pemberian Kredit Mesari dari PT BPD Bali dengan total pembiayaan Rp40 juta dan Asuransi Usaha Tani Padi untuk luas lahan 4 hektar dengan nilai pertanggungan Rp24 juta dari PT Jasindo kepada empat orang petani dari kelompok tani Subak Bengkel.

Selanjutnya, FKLJK juga memberikan bantuan Rp30 juta kepada 150 masyarakat miskin dan difabel. Serta memberikan Simpanan Pelajar (SimPel) kepada 10 siswa miskin dengan total tabungan sebesar Rp10 juta, produk SimPel iB (Syariah) dari PT Bank Syariah Indonesia kepada dua siswa berprestasi senilai Rp1 juta, dan pemberian pembiayaan Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani kepada lima UMKM sebesar Rp23 juta.