JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bersih-bersih perusahaan pelat terus dilakukan, kali ini fokusnya pada dana pensiun (Dapen). Kata dia, ada tujuh dapen BUMN yang tengah didalami terkait dugaan korupsi.
Sekadar informasi, sebelumnya pada tahap awal Erick juga sudah membongkar empat dapen BUMN bermasalah yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I, PTPN, Perhutani, dan PT RNI atau ID FOOD.
“Ada tujuh (dapen BUMN yang sedang didalami). Iya (ada indikasi fraud),” kata Erick dikutip dari akun Instagram resminya @erickthohir, Jumat, 6 Oktober.
Saat ini, kata Erick, pihaknya sedang mengumpulkan data dan akan melakukan audit internal di Kementerian BUMN. Setelah itu, hasilnya akan dibawa ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Mungkin 1-2 minggu ini kalau sudah datanya dan hasil audit versi kita (selesai), kita akan kasih ke BPKP lagi, nanti baru ke Kejaksaan,” ucapnya.
Erick menekankan upaya bersih-bersih dapen BUMN akan terus dilakukan dengan melibatkan penegak hukum. Pasalnya, kata Erick, ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan para pensiunan BUMN bisa menikmati hasil jerih payah mereka selama puluhan tahun.
“Bersama Kejaksaan Agung dan BPKP akan kami bongkar korupsi dana pensiun BUMN hingga tuntas,” tuturnya.
Sebelumnya, Erick Thohir bersama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyerahkan laporan audit dana pensiun BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung. Ada empat BUMN yang dilaporkan untuk didalami kejaksaan.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Belum Sematang Perbankan, Industri Asuransi Masih Punya Seabrek Persoalan
13 September 2023, 18:06 -
| EKONOMI
Cuma RI di Dunia Pindah Ibu Kota Nyebrang Pulau, Bukti Jokowi Ingin Pemerataan
13 September 2023, 15:05 -
| EKONOMI
Hutan RI Sudah Lama Berkontribusi Turunkan Emisi Karbon, 2021 Baru Dimonetisasi
13 September 2023, 14:05
Erick mengatakan dari hasil audit keempat BUMN bermasalah tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp300 miliar.
“Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka pihak BPKP dan Kejaksaan,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 3 Oktober.
Lebih lanjut, Erick mengatakan Kejaksaan Agung punya komitmen untuk menyelesaikan kasus dana pensiun BUMN bermasalah ini tanpa pandang bulu.
“Pak Jaksa Agung dan seluruh Kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang di mana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna,” ujar Erick.
