JAKARTA - Dari 197 negara di dunia, tidak semuanya mampu untuk terus melaju menjadi negara maju.
Mayoritas negara terjebak di level low atau middle income country. Hanya ada sekitar 20 negara yang terlepas dari middle-income trap dan menjadi high income country.
Demikian yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat berkesempatan memberi keynote speech pada acara Seminar Nasional Presisi Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Ekspor-Impor yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Salah satu ciri-ciri negara maju adalah mampu menekan dan mengubah korupsi sehingga bukan menjadi faktor erosi kemajuan negara tersebut. Seperti yang diucapkan oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan, korupsi adalah musuh paling utama bagi negara untuk maju,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 14 September.
Sri Mulyani mengungkapkan, dirinya secara pribadi menyambut gembira inisiatif seminar ini. Disebutkan bahwa langkah penting yang diambil Polri merupakan salah satu tone from the top yang begitu baik,
“Pesan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia yang sungguh memberikan semangat,” tuturnya.
BACA JUGA:
Dia menambahkan, semangat antikorupsi di sektor ekspor-impor sangat relevan dalam mendukung penerimaan negara.
Kata dia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor berkontribusi 13 persen dari total penerimaan pajak selama satu tahun.
Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) impor juga menambah 3,8 persen ke kas negara.
“Dampak tidak langsungnya juga luar biasa besar, mulai PPh Badan, PPN, hingga penciptaan lapangan pekerjaan,” imbuh dia.
Menkeu menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian, utamanya Kapolri Listyo Sigit, yang telah membantu, dan memperkuat jajaran Kementerian Keuangan untuk melaksanakan tugas ekonomi yang tidak mudah.
“Mengumpulkan penerimaan negara yang tujuannya untuk kembali ke perekonomian rakyat. Mari bersama-sama meningkatkan kerja sama dan kekompakan kita, karena pada akhirnya Indonesia adalah tanah tumpah darah kita. Tempat kita berjuang memajukan bangsa, negara, dan rakyat untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur. The Tribrata—Jakarta, 14 September 2023,” tutup Menkeu Sri Mulyani.