OIKN Sebut Groundbreaking Investor Swasta di IKN Dimulai Pekan Depan

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut, pembangunan atau groundbreaking investor swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, akan dimulai pekan depan.

"Saya spill, bahwa dalam minggu depan akan dimulai groundbreaking pembangunan IKN dengan investasi swasta, dengan dana yang bukan dari APBN," kata Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam Business Forum Talkshow di Infrastructure Forum and Edutainment Expo dipantau secara daring, Rabu, 13 September.

Agung mengatakan, progres pembangunan IKN dengan menggunakan dana APBN sudah mencapai lebih dari 40 persen.

"Akan tetapi, mulai pekan depan akan mulai dibangun hotel, rumah sakit, mal, dan fasilitas olahraga yang bukan dari APBN. Jadi, kalau orang bertanya apakah investasi masuk ke IKN? Ya, masuk, kita saksikan minggu depan," ujarnya.

Dia menyebut, para investor swasta yang melakukan groundbreaking di IKN Nusantara pada pekan depan merupakan investor Indonesia atau Merah Putih.

Menurut Agung, pembangunan IKN bukan sekadar pembangunan ibu kota administratif, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Pembangunan IKN bukan hanya peluang bagi perekonomian nasional, melainkan juga menjadi peluang global dan ini merupakan peluang yang jarang terjadi bahkan dalam sejarah dunia. Hal ini dikarenakan pemindahan ibu kota negara dari satu pulau ke pulau lainnya baru terjadi di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam rencana induk IKN dilakukan dalam lima tahap pembangunan sampai dengan 2045.

Untuk tahap awal, yaitu 2022-2024 merupakan pemindahan tahap awal. Tahap pertama pembangunan pada tahap awal ini difokuskan pada pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dasar yang utama untuk penduduk pionir.

"Membangun sarana utama, seperti istana kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kemudian, pemindahan ASN tahap awal, termasuk TNI dan Polri. Berikutnya, adalah inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 21 Agustus.

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.