Menghadap DPR, Sri Mulyani Sampaikan Rencana Pemberian PMN ke Sejumlah BUMN

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani disebutkan hadir dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR terkait dengan pembahasan rencana pemberian penyertaan modal negara (PMN) bagi sejumlah BUMN.

Dalam kesempatan itu Menkeu mengungkapkan pada 2023 direncanakan ada penambahan PMN dalam bentuk tunai sebesar Rp42,8 triliun untuk 5 entitas.

Kemudian, dalam bentuk cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp4,5 triliun untuk 3 entitas, nontunai dalam bentuk konversi piutang APBN 2023 sebesar Rp3 triliun untuk 2 entitas, dan nontunai berupa barang milik negara (BMN) kepada 5 entitas.

Sementara itu, pada tahun 2024 direncanakan terdapat 3 BUMN penerima PMN yang akan dicairkan di awal triwulan I 2024 dan nantinya akan masuk dalam RUU APBN TA 2024.

Secara detail, PMN tunai di APBN 2023 akan diberikan kepada 5 BUMN yaitu PT Hutama Karya (28,84 triliun), PT Perusahaan Listrik Negara (Rp10 triliun), PT Sarana Multigriya Finansial (Rp1,53 triliun), PT Len Industri (Rp 1,75 triliun), dan Perum LPPNPI/Airnav Indonesia (Rp 659,19 miliar).

"Hutama Karya tahun 2023 ini kembali mendapatkan PMN yang signifikan yaitu 28,884 triliun. PMN ini sekarang dikaitkan dengan kontrak bagi BUMN Hutama Karya menyelesaikan jalan tol Sumatera tahap 1 dan tahap 2 untuk ruas Betung-Tempino-Jambi dan Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu, 13 September.

Menkeu memaparkan, PMN Tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi direncanakan sebesar Rp4,514 triliun kepada 3 BUMN, yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, dan PT Bina Karya.

Adapun PMN nontunai melalui konversi piutang APBN 2023 diberikan kepada 2 BUMN, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rp2,56 triliun) dan PT Len Industri (Rp456,25 miliar).

Lebih lanjut, PMN nontunai dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) diberikan untuk 5 BUMN. Antara lain PT Brantas Abipraya, PT ASDP Indonesia Ferry, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Pertamina.

Sementara itu terkait PMN BUMN dalam APBN tahun depan, Menkeu menyebut pencairannya akan dilakukan pada awal tahun, tepatnya di triwulan pertama 2024.

"Di dalam RUU APBN 2024 yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat Panja Asumsi Dasar dan Pendapatan Defisit serta Pembiayaan yang telah dibahas dalam Banggar, kita menyebutkan PMN pada 3 BUMN yang akan dicairkan pada awal tahun 2024 atau triwulan I 2024," tuturnya.

Menkeu menambahkan, pencairan PMN di awal tahun dilakukan untuk menjaga kesehatan ketiga BUMN tersebut.

"Maka kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan komisi XI karena timing dari PMN ini juga menentukan dari kesehatan dari BUMN BUMN tersebut," kata dia.

Tiga BUMN tersebut yaitu, pertama PT Hutama Karya sebesar Rp18,6 triliun. Menkeu mengungkapkan PMN ini diberikan karena Hutama Karya menjadi BUMN utama penyelesaian jalan tol Sumatera tahap 1 dan proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan tol Kayuagung-Palembang-Betung.

"Kita harapkan dengan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek, akan makin akuntabal sehingga tidak memasukkan PMN namun kemudian dia masuk di neraca tanpa ada kaitannya dengan proyek mana yang harus diselesaikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia juga mendapatkan PMN sebesar 3,556 triliun dalam rangka penguatan IFG Life dan penyelesaian pengalihan dari polis-polis yang sudah direstrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, usulan PMN 2024 diberikan kepada PT Wijaya karya sebesar 6 triliun rupiah dalam rangka penguatan struktur modal untuk mendanai proyek PSN yang sedang dikerjakan.

"Jadi kita tetap walaupun melakukan PMN tetap ada ear mark-nya untuk proyek apa, tidak masuk di dalam neraca apalagi kalau BUMN ini sekarang masih di dalam proses restrukturisasi sehingga make sure bahwa PMN tidak hilang atau terdilusi dengan berbagai masalah keuangan dari BUMN tersebut," tutup Menkeu Sri Mulyani.