Bocoran Sri Mulyani dari Istana: Status Jakarta Akan Diubah dari DKI ke DKJ (Daerah Khusus Jakarta)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini diketahui menggelar rapat kerja kabinet pertama usai rangkaian agenda KTT ASEAN dan G20 pada sepanjang pekan lalu.

Dalam kegiatan tersebut nampak Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di Istana Kepresidenan Jakarta.

Informasi ini dibagikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melalui pesan tertulis pada Selasa petang, 12 September.

“Sudah kembali di Jakarta dan sibuk berbagai hal. Sore ini di istana Merdeka, berfoto bersama Wapres Ma’ruf Amin dan beberapa menteri setelah rapat internal kabinet membahas mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta,” ujarnya.

Menkeu menjelaskan, UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengamanatkan perlunya mengganti UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula Daerah Khusus Ibukota diarahkan menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ,” tuturnya.

Menkeu mengungkapkan, RUU DKJ mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

“Banyak aspek keuangan negara yang perlu diatur dalam RUU DKJ. Para Menteri lainnya melaporkan penyusunan dan substansi RUU DKJ dan membahas untuk mendapat arahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin,” tegas dia.

Sebagai informasi, pemerintah terus mengakselerasi pembangunan kawasan inti dan infrastruktur dasar di IKN Nusantara demi memuluskan rencana pemindahan ibu kota dalam waktu dekat.

VOI mencatat, total anggaran pembangunan IKN yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2022-2024 mencapai Rp65,57 triliun. Khusus untuk periode tahun depan, telah dialokasikan dana APBN sebesar Rp40,6 triliun.