Tiga BUMN Ini Dapat Pencairan PMN Rp28,1 Triliun Lebih Cepat di Awal Tahun Depan

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta persetujuan DPR terkait dengan usulan pencairan lebih cepat penyertaan modal negara (PMN) Rp28,1 triliun kepada tiga BUMN di awal tahun depan. Hal itu dia utarakan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR hari ini.

“Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) asumsi dasar Rancangan APBN 2024 tertanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada tiga BUMN untuk dicairkan pada awal triwulan I 2024,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 12 September.

Menurut Menkeu, inisiatif ini ditempuh untuk menjaga keberlangsungan usaha tiga perusahaan pelat merah tersebut sekaligus memastikan tercapainya mandatori penugasan yang diberikan oleh pemerintah.

“Maka kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan Komisi XI, karena timing dari PMN ini juga menentukan kesehatan dari BUMN-BUMN tersebut,” tuturnya.

Menkeu menjelaskan, BUMN yang pertama adalah PT Hutama Karya dengan PMN sebesar Rp18, triliun. Kata dia, entitas sektor konstruksi itu bakal menyelesaikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I dan investasi pada proyek tol Bogor-Ciawi Sukabumi serta tol Kayu Agung-Pelambang-Betung.

“Kedua adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp3,5 triliun untuk penguatan kapasitas permodalan IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya,” kata dia.

Ketiga adalah PT Wijaya Karya dengan nilai PMN Rp6 triliun. Menkeu menyebut anggaran itu akan dioptimalkan pada penguatan struktur permodalan perseroan dalam mendanai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kini sedang dikerjakan.

“Jadi kita walaupun melakukan PMN tetap ada earmark-nya, tidak masuk di dalam neraca. Apalagi kalau BUMN-nya masih dalam proses restrukturisasi, sehingga dapat dipastikan tidak hilang atau terdilusi dengan berbagai masalah keuangan,” tutup dia.