Trenggono Ingin Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan ada lima kebijakan yang dilakukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs).

"Dalam konteks pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai upaya membuat ketahanan terhadap perubahan iklim, tentu saja sejalan dengan upaya pencapaian target SDGs ke-14, yaitu Life Below Water," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Sustainability & Inclusivity Conference 2023 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Agustus.

Trenggono mengatakan, kebijakan tersebut di antaranya perluasan kawasan konservasi laut yang meningkatkan perlindungan habitat pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap karbon dioksida serta memproduksi oksigen.

"Saat ini, luas kawasan konservasi hingga 2022 mencapai 28,9 juta hektare atau 8,7 persen dari total luas perairan Indonesia dan KKP menargetkan luas kawasan konservasi tersebut menjadi 32,5 juta hektare pada 2030," kata dia.

Kebijakan kedua adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota sebagai upaya menjaga kesehatan laut dari eksploitasi berlebih maupun yang merusak sumber daya perikanan dan dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebih (over fishing), serta punahnya spesies-spesies penting dunia.

"Penangkapan ikan terukur ini akan dilaksanakan dengan menerapkan sistem kuota serta zona penangkapan dengan basis keilmuan dan data saintifik, sehingga keberlanjutan sumber daya perikanan dapat dicapai tidak hanya fokus pada industri hulu, tetapi juga mendorong hilirisasi birokrasi pendaratan ikan," ucap Trenggono.

Untuk kebijakan ketiga, Trenggono mengatakan, diperlukannya pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan sebagai upaya mengurangi tekanan di sektor perikanan tangkap melalui peningkatan peran sektor perikanan budi daya.

"Hal tersebut juga sejalan dengan tren perikanan dunia saat ini, yang mana perikanan budi daya didorong sebagai pilar penting dalam menyumbang pangan dunia," terang dia.

Adapun kebijakan keempat yaitu pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya untuk menjaga kesehatan wilayah pesisir yang memiliki peran penting sebagai penyangga bagi ekosistem laut.

Sedangkan, kebijakan kelima atau terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

"Melalui bulan cinta laut ini, KPP mengajak nelayan selama satu bulan penuh untuk mengambil dan mengumpulkan sampah plastik di laut," ungkapnya.

Trenggono pun meyakini melalui kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terbingkai dalam program ekonomi biru ini telah sejalan dengan upaya dunia untuk mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pencapaian target SDGs.