Trenggono Sebut Pentingnya Regulasi Berkualitas Percepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya regulasi yang berkualitas untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Hal tersebut diungkapkan Trenggono dalam acara HUT ke-24 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dia menilai, regulasi berkualitas mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong tumbuhnya industri perikanan di Indonesia.

"Tugas kami menyiapkan satu regulasi dengan memahami betul apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat sana. Lalu, akibat dari regulasi yang kami siapkan tumbuh ekonominya. Itu ukurannya," kata Menteri Trenggono dikutip dari laman resmi KKP, Jumat, 27 Oktober.

Menurut Trenggono, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi ekonomi yang besar, namun sepenuhnya belum bisa dimanfaatkan lantaran terkendala oleh regulasinya.

Salah satu contoh dari kendala tersebut adalah belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan perikanan di laut dalam, padahal potensinya sangat besar.

Selain itu, potensi investasi pada komoditas perikanan laut alam pun cukup tinggi. Ikan laut dalam banyak digunakan untuk kebutuhan industri farmasi. Kebutuhan akan regulasi yang berkualitas juga sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan lima program ekonomi biru.

Ekonomi biru merupakan peta jalan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan.

Adapun program ini meliputi perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budi daya berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah di laut.

Lebihnya lanjut, Trenggono menilai, bahwa regulasi berkualitas nantinya harus bisa menjawab kebutuhan semua aspek, mulai dari industri, masyarakat pesisir, hingga keberlanjutan ekologi.

"Mari lebih bisa instrospeksi diri, saya juga demikian. Masih banyak pekerjaan rumah kami dan pekerjaan-pekerjaan besar yang sekarang ini sedang dalam proses. Ke depan, KKP harus menjadi kementerian yang mampu mengangkat harkat dan martabat nelayan menjadi lebih sejahtera," pungkasnya.