Soal Polusi Udara di Jabodetabek, Apindo Ungkap Perlu Solusi Berkelanjutan

JAKARTA - Permasalahan mengenai polusi udara buruk di Jabodetabek menjadi perhatian khusus banyak pihak, tak terkecuali bagi para pengusaha di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, permasalahan polusi udara membutuhkan solusi berkelanjutan yang didasarkan pada seluruh aspek.

"Polusi udara membutuhkan upaya yang lebih sustainable (berkelanjutan) untuk menyelesaikan permasalahan secara holistik," kata Shinta dalam keterangan yang diterima VOI, pada Senin, 21 Agustus.

Shinta menyebut, Apindo mendorong pemerintah untuk menyusun kajian sumber utama polusi dengan menyertakan dampak ekonomi dan dampak regulasi.

Kemudian, juga merancang regulasi untuk menargetkan penurunan polusi berdasar kajian tersebut, dengan menggunakan pendekatan holistik dan berkelanjutan.

Dia mengungkapkan, penanganan polusi udara membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek. Salah satu solusi jangka panjang yang disarankan adalah transisi energi berkeadilan, dengan memerhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut.

"Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan," ujar Shinta.

Menurut Shinta, isu polusi udara berkaitan erat dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca global, sehingga transisi energi berkeadilan juga membutuhkan dukungan dari dunia internasional.

Adapun dukungan pemerintah dalam skala nasional adalah diperlukan pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal. Sebagai contoh, terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi.

"Dengan demikian, pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday," ucapnya.

Untuk solusi jangka pendek adalah melalui fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik.

Lalu, pemberian stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.

Sedangkan, untuk solusi jangka menengah, Apindo turut mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, di antaranya peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport (MRT), dan dekarbonisasi rantai pasok.

"APINDO juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time, seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat sebagai solusi krusial demi meningkatkan kesadaran masyarakat perihal peningkatan polusi udara," tutur Shinta.

Lebih lanjut, Shinta mengatakan target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan.

"Sehingga, implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro perlu dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan," ungkapnya.

Dia bahkan menilai, agar kebijakan work from home (WFH) tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Sebab, tidak semua sektor usaha dapat menerapkan WFH seperti pekerja pabrik yang harus melakukan kegiatan produksi. "Kajian sumber utama polusi juga diperlukan dengan sejumlah pertimbangan," pungkasnya.