Menperin Agus Bantah Indonesia Alami Deindustrialisasi, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menepis isu Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi. Hal tersebut lantaran kondisi seluruh sektor industri manufaktur di Indonesia kembali menguat pada Juli 2023 ini.

Diketahui, hasil Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global telah menunjukkan indeks di Juli 2023 sebesar 53,3 atau naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh level 52,5.

PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli juga melampaui PMI Manufaktur Malaysia (47,8), Vietnam (48,7), Filipina (51,9), Taiwan (44,1), China (49,2), Jepang (49,6), Korea Selatan (49,4), Amerika Serikat (49,0), dan Jerman (38,8).

"Beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi. Sebab, pertumbuhan industri masih baik, berada di level ekspansif. Kontribusi terhadap PDB juga masih yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya, termasuk kontribusi dari ekspor dan pajak," ujar Menperin Agus melalui keterangan resmi yang diterima VOI, Selasa, 1 Agustus.

Menperin Agus menyebut, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif bagi para pelaku industri di Tanah Air. Salah satunya seperti percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.

Sejumlah keputusan pun sudah diambil, mulai dari evaluasi persyaratan pembelian sepeda motor listrik, relaksasi regulasi, dan insentif, agar Indonesia semakin berdaya saing di antara negara kompetitor dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.

Pertama, pemerintah mengevaluasi program bantuan pemerintah yang sudah digulirkan. Berkaitan dengan requirement atau syarat-syarat yang sebelumnya ditetapkan sebagai syarat akan dihapuskan.

"Jadi, nanti yang mendapat bantuan pemerintah untuk pembelian motor listrik itu berbasis NIK atau KTP. Satu KTP atau satu NIK itu hanya boleh beli satu motor listrik," ujar Agus.

Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi untuk memberikan insentif terhadap calon investor yang akan membawa investasi mobil listrik ke Indonesia.

"Kami ingin insentif fiskal itu kompetitif dibandingkan negara kompetitor kami. Misalnya, pajak CBU (completely built up) itu nanti bisa kami nol-kan, PPN-nya nanti bisa kami nol-kan. Ini sedang kami rumuskan bersama dengan kementerian terkait," ujar Agus.

Dia optimistis, melalui kebijakan strategis yang probisnis ini nantinya bisa meningkatkan ekspektasi positif pelaku industri terhadap kondisi ekonomi Indonesia, sehingga berpeluang dalam menarik investasi baru ke dalam negeri.

"Pemerintah akan terus mendorong daya saing ekonomi, terutama pada saat kondisi PMI Manufaktur Indonesia terus mencatatkan ekspansi," tambah Agus.

Lebih lanjut, kata dia, penguatan permintaan domestik yang cukup tinggi turut mengangkat aktivitas produksi manufaktur nasional. Hal ini membuat beberapa perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja baru dengan jumlah yang cukup banyak.

Menurut Agus, kenaikan penjualan yang didorong oleh permintaan dalam negeri menjadi sentimen utama atas prospek positif ekonomi ke depan.

"Oleh karena itu, kami tetap berkomitmen untuk terus menjalankan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," imbuhnya.